Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Ada tiga kursi kepala desa (kades) yang sampai saat ini masih mengalami kekosongan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjuk tiga Pejabat (Pj) Kades untuk sementara menahkodai Pemerintah Desa yang belum memiliki kades definitif.

Ketiga desa itu yakni, Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto yang diisi oleh Moch. Jam'ah Samadona (Staf Kecamatan Jatiroto), Desa Tanggung Kecamatan Padang, diisi Subandang (Staf Kecamatan Padang), dan Desa Kalisemut Kecamatan Padang diisi Mijen (Kasie Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Padang).

Plt Bupati melantik Pj Kades dan Kades hasil PAW
Plt Bupati melantik Pj Kades dan Kades hasil PAW
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati dr. Buntaran Suprianto, M.Kes yang sudah melantik ketiganya di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Rabu (2/5) lalu. Di kesempatan yang sama, juga dilantik 2 kades hasil Pilkades Antar Waktu (PAW).

Keduanya adalah Kades Selok Awar Kecamatan Pasirian, Eko Prasetyo, dengan masa jabatan hingga 27 Desember 2018. Kemudian Kades Jugosari Kecamatan Candipuro, Mahmudi, dengan masa jabatan hingga 27 Desember 2018.

Ada sejumlah alasan kenapa kursi jabatan kades kosong sebelum masa jabatan berakhir. Diantaranya kades sebelumnya tersandung permasalahan sehingga harus diberhentikan. Untuk itu ditunjuk Pj Kades dan ditugaskan menggelar PAW untuk menetapkan kades di sisa periode jabatan.

Buntaran menyampaikan pada Pj Kades dan Kades hasil PAW yang baru dilantik, agar mereka bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Sesuai dengan aturan dan sebagaimana mestinya.

“Jangan hanya karena sudah memegang SK sudah merasa lega, sebenarnya itu awal menjalankan tugas,” ujarnya.

Pelayanan yang diberikan, kata Buntaran, juga harus maksimal. Kerena masyarakat tentunya menginginkan pelayanan dari pemerintah desa yang bagus. “Kades itu pelayan masyarakat dan penentu arah pembangunan desa,” tambahnya.

Buntaran mengingatkan, bahwa Kades yang dilantik bisa diganti sewaktu-waktu, apabila kades tersebut dirasa kurang amanah dalam menjalankan tugas. Kades juga harus menjaga hubungan baik dan tetap menjalin kerjasama dengan Forkopimca.

Soal Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, juga harus dikelolah dengan maksimal sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. “Kendalikan diri, jangan terlalu otak-atik anggaran desa karena anggaran desa itu sangat besar, jangan sampai kita tejerat dengan anggaran yang besar tersebut,” ucapnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: