Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » » Panwaslu Mentahkan Laporan Andre Eascobar

Panwaslu saat pers rilis usai rapat pleno. (fit)
Lumajang, Motim - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lumajang mementahkan laporan dari Andre Eascobar atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon bupati petahana, Drs. H. As'at Malik, M.Ag. Keputusan ini disampaikan oleh Panwaslu usai Rapat Pleno bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Selasa (29/5) sore.

Seperti diketahui, Andre Eascobar melaporkan As'at Malik ke Panwaslu secara resmi pada 24 Mei 2018. As'at diduga melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang larangan penggantian pejabat, sebelum tanggal penetapan pasangan calon (paslon) sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Atas laporan ini, Panwaslu sudah melalui proses klarifikasi selama 5 hari sesuatu aturan untuk penanganan dugaan pelanggaran tersebut. Hingga akhirnya diambil keputusan melalui rapat pleno. Hasilnya, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

"Keputusan ini berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan saksi, didukung barang bukti atau alat bukti, dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan," kata Ketua Panwaslu Lumajang Akhmad Mujaddid AR, S.Pd.I pada pada sejumlah wartawan saat Pers Rilis.

Ada sejumlah alasan kenapa laporan tidak bisa ditindaklanjuti. Diantaranya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai laporan pelanggaran. Karena terkait dua bukti surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai obyek laporan, tidak dapat dipastikan surat mana yang diakui oleh Mendagri.

Panwaslu pun tidak bisa memastikan keabsahan kedua surat tersebut karena tidak memiliki wewenang. "Karena ada lembaga yang berhak untuk menilai keabsahan surat ini sebagai produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," terangnya.

Namun pihaknya sudah melakukan investigasi mengenai kedua surat ini. Dengan didampingi oleh Banwaslu Jawa Timur dan Banwaslu RI, telah menyampiakan hal ini pada Mendagri. "Namun Panwaslu belum mendapat jawaban resmi secara tertulis," katanya.

Mujaddid menegaskan, calon nomor urut dua juga  belum bisa dikualifikasikan melakukan pelanggaran mutasi pejabat di lingkungan pemerintah, sebelum ditetapkan sebagai bupati atau belum habis jabatan lamanya. "As'at tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut," ucapanya. Selanjutnya, hasil keputusan ini akan disampaikan pada pihak pelapor dan terlapor. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: