Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

» » » » » Yakin Tidak Ada Masalah, Kyai As'at Nampak Tenang Datang ke Panwaslu

Lumajang, Motim - Calon bupati petahana, Drs. H. As'at Malik, M.Ag penuhi undangan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lumajang, Minggu (27/5) malam. Kedatangannya untuk memberikan klarifikasi soal mutasi ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilaporkan pada Panwaslu.

As'at Malik tiba di Kantor Sekretariat Panwaslu sekitar pukul 20.15 WIB. Meski sebagai terlapor, dari raut wajahnya, Ia nampak tetap tenang. Seperti tidak ada beban. Hal ini terlihat ketika dirinya banyak tersenyum malam itu dan menyapa dengan ramah setiap orang yang ditemuinya.

Kyai As'at bersama dengan kuasa hukumnya, Mahmud saat datang di Panwaslu
Kyai As'at bersama dengan kuasa hukumnya, Mahmud saat datang di Panwaslu
Beberapa saat setelah kedatangan calon nomor urut dua itu, sang kuasa hukumnya, Mahmud, SH juga tiba di lokasi untuk mendampingi saat pemeriksaan. Sekitar pukul 21.00 WIB, pemeriksaan mulai dilakukan. Sementara Calon Wakil Bupati, H. Thoriq Alkatiri, terlihat di luar lokasi bersama para relawan untuk menunggu hingga pemeriksaan selesai.

As'at Malik menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 4 jam. Sekitar pukul 01.00 WIB, Senin (28/5) dini hari pemeriksaan selesai. Ia terlihat meninggalkan ruangan pemeriksaan dan segera bergegas meninggalkan lokasi.

Kepada sejumlah awak media yang sudah menunggunya, As'at menyampaikan, saat pemeriksaan dirinya banyak ditanya mengenai jumlah PNS yang dilantik pada 9 Februari lalu. Sesuai dengan izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ada 563 orang.

“Itu saja yang paling banyak distressing. Yang lainnya mengenai identitas saya, seperti kapan dilantik dan sebagainya,” katanya dengan tenang.

Dirinya juga membawa beberapa dokumen untuk diserahkan ke pihak Panwaslu. Namun ada dokumen yang tidak bisa diberikan sesuai permintaan Panwaslu malam itu. Karena dokumen tersebut berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Jadi menyusul, nantinya akan diberikan,” ucapnya.

Dokumen yang dimaksud diantaranya mengenai lampiran data para PNS yang dilantik. “Secara teknis itu BKD. Nanti BKD yang akan menjelaskan,” tegas As'at.

As'at juga menjelaskan kronologis munculnya dua jumlah PNS yang dimutasi antara 513 dan 563 yang baru kini dipersoalkan. Pada 18 Desember 2017, pihaknya awalnya mengajukan 513 PNS yang akan dimutasi. Namun sehari setelahnya, pada 19 Desember ada surat permohonan pensiun dini dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup saat itu, Ir. Nurul Huda dengan alasan mengikuti Pilkada Lumajang.

Dengan begitu, surat tersebut harus diproses dan mengupayakan pengisian kursi jabatan yang ditinggalkan. “Berarti kan Kepala DLH kosong, kemudian akan digantikan pejabat lain,” jelas As'at yang memakai songkok hitam di kepalanya.

Adanya pengisian kursi jabatan yang ditinggalkan Nurul, kemudian berkembang sehingga ada rotasi beberapa jabatan lainnya. Awalnya pengajuan 513 PNS, kemudian menjadi 563 PNS. “Ada perubahan dan kita mengajukan lagi. Surat pada 28 Desember diajukan ke Kemendagri,” kata As'at dengan nada datar.

Kemudian Mendagri menyetujui pengajuan dengan jumlah 563 orang ini. Jawaban persetujuan tertanggal 2 Januari 2018. Jadi proses mutasi hingga pelantikan, menurutnya sudah yakin tidak ada masalah.

Ketika ditanya, apakah adanya laporan ini dapat mengganggu dirinya karena bisa membuang waktu dan meribetkan dirinya, secara santai Ia menjawab tidak. “Tidak apa-apa, saya warga Indonesia harus memberikan alasan,” ungkapnya.

Bahkan dirinya juga siap datang lagi jika Panwaslu kembali mengundangnya. Tapi untuk pemeriksaan kali ini, dirasa cukup untuk sementara. “Atau saya ingin berikan penjelasan, saya akan datang lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Senin (28/5), sejumlah agenda pemeriksaan kembali dijadwalkan oleh Panwaslu. Sekretaris Daerah, Drs. Gawat Sudarmanto diketahui sudah memenuhi undangan. Saksi Ahli juga telah didatangkan di Panwaslu. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: