Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Pihak pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati dilarang memasang iklan kampanye di media massa dan mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar biaya iklan tersebut. Larangan tersebut sudah diatur di dalam Pasal 68 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2015.

Rapat Koordinasi soal iklan kampanye di KPU Lumajang
Rapat Koordinasi soal iklan kampanye di KPU Lumajang
“Pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media massa cetak maupun media massa elektronik,” kata Divisi SDM dan Parmas KPU Lumajang, Muhammad Ridhol Mujib, SE saat Rapat Koordinasi Pembahasan Jadwal Kampanye Media Massa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang di Kantor KPU, Kamis (31/5) pagi.

Sanksi sangat berat pun menanti pihak paslon jika ada yang nekat melanggar aturan ini. Tidak tanggung-tanggung, sanksinya bisa sampai pada pembatalan paslon.

Aturan ini dibuat karena KPU akan memfasilitasi semua paslon untuk penayangan iklan kampanye di media massa. Biaya akan ditanggung oleh KPU. Sementara untuk desain dan materi dari masing-masing paslon dan atas persetujuan KPU sesuai dengan aturan yang sudah ada.

“Aturannya misal tidak boleh pasang foto atau gambar presiden,” kata Ridhol Mujib.

Iklan kampanye di media massa akan dilaksanakan selama 14 hari sebelum masa tenang Pilkada. Tepatnya pada 10-24 Juni 2018. Untuk jadwal pemasangan dan media yang dipilih, dari pihak KPU yang akan menentukan.

Untuk iklan di televisi, dengan durasi paling lama 30 detik dan tayang 10 kali dalam sehari tiap stasiun televisi. Sedangkan radio, durasinya maksimal 60 detik dan tayang 10 kali dalam sehari tiap stasiun radio. Untuk media cetak akan tayang sebanyak 7 kali cetak tiap media. Sementara media online akan tayang setiap hari di tiap media.

“Untuk penayangannya tiap paslon dapat jatah yang sama,” pungkasnya.

KPU Lumajang sudah menentukan media massa mana yang akan diajak bekerjasama untuk penayangan iklan kampanye. Media tersebut adalah yang sebelumnya sudah mengajukan kerjasama ke KPU dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: