Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 telah selesai digelar. Hasil perolehan suara pun sudah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang. Ada satu catatan bagus di Pilkada kali ini. Yakni angka golongan putih (golput) atau pemilik suara yang tidak menyampaikan haknya menurun di Pilkada kali ini.

Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Lumajang, Muhammad Ridhol Mujib
Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Lumajang, Muhammad Ridhol Mujib
Data dari KPU Lumajang, hanya ada 25,4 persen pemilik suara yang tidak menyampaikan haknya. Artinya tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pilkada di dua edisi sebelumnya.

Tahun ini, tingkat partisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Lumajang 74,61 persen atau mencapai 606 ribu. Sedangkan pemilik suara di Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 812 ribu. Ada 206 ribu warga yang tidak mencoblos.

Melihat data di atas, nampak jauh perbandingnnya dengan Pilkada 2013. Pada Pilkada kala itu, jumlah golput mencapai 29,13 persen atau ada 238 ribu pemilik suara yang tidak menyampaikan haknya. Sedangkan pemilik suara di DPT 2013 mencapai 819 ribu.

Sementara data partisipasi di Pilkada 2008 juga tidak jauh beda dengan 2015. Angka golput mencapai 29, 38 persen atau ada 235 pemilik suara yang tidak mencoblos. Total pemilik suara di DPT mencapai 800 ribu.

Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Lumajang, Muhammad Ridhol Mujib menyampaikan, kenaikan partisipasi dalam Pilkada 2018 memang signifikan. “Meskipun target 80 persen tidak terpenuhi, namun ada kenaikan signifikan dari sebelumnya. Kita bersyukur,” katanya.

Menurutnya, pemilik suara yang memilih untuk golput dikarenakan ada sejumlah alasan. Pertama, ada warga yang sudah terdaftar di DPT namun setelah itu meninggal dunia. Jumlahnya lumayan banyak, mencapai ratusan.

“Laporan dari rumah sakit saja, setiap bulan jumlah sewa ambulan untuk orang meninggal mencapai 200 kali. Itu yang terdata di rumah sakit, belum yang lainnya. Sedangkan ketika sudah terdaftar di DPT tidak boleh dicoret,” jelasnya.

Belum lagi ada banyak warga Lumajang yang bekerja di luar daerah maupun luar negeri. Sehingga tidak bisa menyampaikan hak suaranya. Karena meskipun bekerja di luar negeri, mereka tetap harus dicoklit. “Itu tetap wajib dicoklit. Ini yang kemudian menambah angka ketidak hadiran di TPS,” pungkasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: