Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Untuk memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ada banyak agenda yang digelar di Lumajang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM). Misalnya sepeda santai pada hari Minggu (29/7) dan Gebyar Bulan Promosi UMKM, yang digelar Senin (30/7). Harkopnas ini, diharapkan menjadi momentum agar koperasi di Lumajang bisa berkembang lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan kabar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Wira Bhakti?

Kepala Dinkop bersama bupati dalam kegiatan Gebyar Bulan Promosi UMKM untuk memperingati Harkopnas
Kepala Dinkop bersama bupati dalam kegiatan Gebyar Bulan Promosi UMKM untuk memperingati Harkopnas
Seperti diketahui KPRI Wira Bhakti ibarat mati suri karena sudah tidak aktif dalam 4 tahun terakhir ini. “Sudah 3-4 tahun ini tidak aktif. Tidak melayani anggota. Kemungkinan ada masalah internal,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UM, Drs. Abdul Majid, MM.

Ia menegaskan, sebenarnya untuk koperasi yang hingga 3 tahun tidak aktif bisa saja dibubarkan. Namun untuk pembubaran tidak bisa sembarangan. Koperasi harus bisa menyelesaikan tanggungan kepada aggota atau pihak ketiga.

“Kalau ada hutang dengan pihak ketiga atau perbankan, anggota, tidak bisa dibubarkan,” tegasnya pada Memo Timur usai acara peresmian gedung kantor Dinas Koperasi dan UM.

Abdul Majid menyebut KPRI Wira Bhakti adalah koperasi yang besar dengan anggota mencapai 1.000 orang. Untuk itu pihaknya sudah melakukan upaya agar dapat membantu penyelesaian di internal KPRI Wira Bhakti supaya bisa aktif kembali.

“Kita sudah bertemu dengan pengurus yang lama maupun yang baru. Agar melakukan audit untuk mengetahui letak masalahnya. Bupati juga berharap (koperasi) hidup kembali untuk memberikan pelayanan pada anggota,” terangnya.

KPRI Wira Bhakti masih memiliki tanggungan hutang yang besar kepada anggota. “Ada banyak anggota yang belum dikembalikan uangnya. Ada satu anggota yang sampai ratusan juta tidak dikembalikan,” kata Majid.

Untuk itu pihaknya tidak berani membubarkan koperasi ini sebelum masalah di internal bisa diselesaikan lebih dulu. “Kita tidak berani membubarkan, jadi koperasi sebagai lembaga otonom kalau punya masalah harus diselesaikan sendiri, kita hanya sebagai fasilitator,” ungkap dia.

Upaya untuk menghidupkan kembali KPRI Wira Bhakti yang terbaru adalah adanya rencana dilakukan audit dengan menggandeng KAP (Kantor Akuntan Publik) yang merupakan lembaga independen. Namun ada anggaran yang harus dikeluarkan oleh pihak koperasi untuk menggunakan jasanya.

“Butuh dana Rp 30–50 juta. Ternyata koperasi tidak ada anggaran. Tidak boleh pakai APBD, harus koperasi sendiri yang membayar. Uang di koperasi kan mutar, ada anggota yang juga belum lunas,” pungkasnya.

Sementara ditemui di tempat yang sama, Bupati Lumajang, Drs. H. As’at Malik, M. Ag ketika akan dikonfirmasi terkait hal ini, enggan memberikan keterangan. Namun Ia ingin koperasi yang ada di Lumajang bisa berkembang dengan dukungan dari masyarakat Lumajang sendiri.

“Jika masyarakat Lumajang mengkonsumsi produk lokal yang dijual koperasi dan UKM di Lumajang, maka bisa lebih berkembang tentunya,” katanya.

Secara terpisah, ketua lembaga LSM Indonesian Bureaucracy Watch Lumajang, Mj Choir menuding dinas Koprasi tidak serius menjadi fasilitator dalam kasus KPRI Wira Bhakti ini. "Sudah sekian tahun, kok masih mau diaudit. Terus kapan mau diaudit?" katanya.

Sekedar diketahui, persoalan KPRI Wira Bhakti sebelumnya juga masuk ke ranah hukum, karena ada sejumlah pengurus waktu itu yang dilaporkan hingga diproses di Kejaksaan Negeri Lumajang. Yakni terkait adanya milyaran dana koperasi yang hilang. Namun perkara ini dianggap selesai lantaran Kejaksaan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: