Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lakukan Monitoring dan Evaluasi
Lumajang, Motim - Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengunjungi Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang, Selasa (3/7). Kedatangan mereka bukan untuk penindakan, melainkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagai upaya pencegahan korupsi.
Arif Nur Cahyono dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Bidang Pencegahan KPK
Arif Nur Cahyono dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Bidang Pencegahan KPK
Arif Nur Cahyono dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Bidang Pencegahan KPK, menyampaikan, kedatangan mereka juga sebagai tindak lanjut dari komitmen pemberantasan korupsi yang telah ditandatangani oleh semua kepala daerah.

Ada beberapa hal yang menjadi objek evaluasi dan monitoring KPK. Diantaranya adalah mengenai sistem E-Budgeting dan E-Planning. Karena keduanya harus terintegrasi untuk meminimalisir adanya kegiatan di luar perencanaan.

“Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang ujug-ujug dan bersifat siluman dan sebagainya. Harapannya ada transparansi dari pihak eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.

Dalam kegiataan pengadaan barang dan jasa juga bisa diketahui oleh masyarakat melalui sistem terintegrasi tersebut. “Maka tidak ada lagi titipan proyek. Harus transparan. Masyarakat harus tahu semua,” ungkap Arif.

Sistem tersebut juga bermafaat dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Karena jika sudah terencana sebelumnya, sudah tidak ada lagi input ulang yang bisa menyebabkan resiko.

“Seperti salah input dan sebagainya. Tetapi E-Budgeting yang sudah tersistem sebelumnya bisa membuat lancar dalam penyusunan,” terangnya.

Arif menegaskan, kedatangan mereka ke Lumajang sekali lagi memang bukan untuk penindakan. Melainkan untuk pencegahan. Untuk melihat apakah sistem yang ada sudah sesuai apa tidak. Dan apakah selama ini masih sejalan dengan peraturan.

“Namun di Pemkab Lumajang sekarang sistem tersebut masih dalam kondisi normal dan bisa dijalankan,” pungkasnya.

Tim dari KPK mengunjungi Pemkab Lumajang dalam sehari saja. Namun ada progres untuk melakukan monitoring di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: