Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Tahun ajaran baru sekolah 2018-2019 sudah mulai berjalan. Di awal masuk sekolah, para peserta didik baru akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkugan Sekolah (MPLS) atau yang dulu lebih dikenal Masa Orientasi Sekolah (MOS). Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini MPLS tidak boleh lagi ditangani oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Pembukaan MPLS oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Lumajang
Pembukaan MPLS oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Lumajang
Aturan di atas sudah diterapkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruhan (SMK) di Lumajang. MPLS harus ditangani para guru dan bekerjasama dengan pihak eksternal. Diantaranya melibatkan Kepolisian, TNI, BNN, dan juga Puskesmas.

Kebijakan ini dikeluarkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Lumajang. Alasannya, agar tidak ada perpeloncoan yang dilakukan oleh OSIS kepada peserta didik baru. Karena jika diteruskan seperti tahun-tahun sebelumnya, akan terus seperti itu.

“Saya tidak ingin OSIS melakukan perpeloncoan karena itu pembodohan. Karena kemungkinan besar nanti mereka akan balas dendam ke adik kelasnya dengan melakukan hal yang sama,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Lumajang, Drs. H. Sugiono Eksantoso, MM pada Memo Timur, Rabu (18/7).

Kebijakan seperti ini, menurut Sugiono tidak diberlakukan di semua daerah. Karena dari pusat sendiri tidak ada aturan secara detail untuk masa MPLS. “Aturan dari pusat intinya adalah dengan melibatkan pihak eksternal,” ujarnya.

Jadwal MPLS untuk seluruh SMK dan SMA di Lumajang dilaksanakan secara bersamaan selama sepekan. Di hari pertama, atau Senin (16/7), jadwalnya adalah fokus pengenalan lingkungan sekolah, seperti mengenai tata tertib, kelas, dan jurusan. “Itu yang melaksanakan para guru,” kata Sugiono.

Kemudian selanjutnya di hari kedua sampai kelima akan diisi berbagai materi dengan melibatkan pihak eksternal. Dari Kepolisian, misalnya materinya mengenai hukum dan bahaya terorisme. TNI untuk Peraturan Baris-Berbaris (PBB). BNN tentang bahaya narkoba. Serta Puskesmas mengenai penanganan gizi buruk dan pencegahan pernikahan usia dini.

“Saya berkomunikasi dengan jajaran eksternal, nanti mereka yang mengatur jadwal untuk terjun ke sekolah-sekolah. Sudah ada kerjasama,” terangnya.

Sementara di hari terakhir atau Sabtu mendatang adalah giat Pramuka yang juga merupakan salah satu kegiatan ekstrakulikuler. “Untuk ikut kegiatan ini, para peserta didik baru harus mendapat izin dari orangtua,” pungkas Sugiono. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: