Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Dinda Arina Manasikana, Mahasiswa Universitas Sampoerna Jakarta

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2018/2019 sedang berlangsung bulan ini. Mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat Indonesia untuk mengenyam wajib belajar 12 tahun.

Tidak semua PPDB disambut baik oleh semua lapisan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak setuju akan keputusan pemerintah tentang persyaratan PPDB. Terutama pendaftaran online dan system zonasi.

Kedua system ini telah menjadi perdebatan antara masyarakat dan pemerintah sejak tahun 2016 lalu. Meskipun telah diperbarui dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018.

Latar Belakang Sistem Pendaftaran Online di Indonesia

Sistem pendaftaran online pertama kali dilaksanakan oleh TELKOM Indonesia untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ini untuk menunjang pemerintahan yang bersih (clean goverment) di masa depan. Pihak TELKOM sendiri telah mengawali dengan membuka pendaftaran online yang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya pada tahun 2003 lalu.

Keberhasilan system tersebut pada kota Malang, membuat DKI Jakarta juga tertarik melaksanakan sistem yang sama. Hingga pada tahun 2007 banyak kota sudah menerapkan system ini. Pada tahun 2015 tercatat sudah 86 kota memakai system pendaftaran online. Pemerintah kemudian mendukung dan meresmikan system pendaftaran online pada tahun 2016.

Keluhan Pendaftaran Online


Pertama, pendaftaran dilaksanakan secara online. Para orang tua siswa masih banyak mengeluhkan tentang pendaftaran online dengan alas an kesulitan dan tidak mengerti system tersebut. Selain itu, pendaftaran secara online dapat menimbulkan kesalahan penginputan data (error). Salah satunya terjadi sejak hari pertama (6/7/18), di Tangerang dan Sulawesi Selatan, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terpaksa memperpanjang waktu pendaftaran.

PPDB online yang dikiranya dapat mempermudah proses, malah menimbulkan hal sebaliknya. Jaminan keamanan data PPDB dinilai belum cukup aman dan rawan data hilang. Maka dari itu masih ada saja orang tua yang mendaftarkan anaknya langsung, tidak melalui sistem PPDB online.

Latar Belakang Adanya Sistem Zonasi di Indonesia
Tak hanya Indonesia, Jepang telah lebih dulu menerapkan system zonasi dalam menerima siswa baru. Hasilnya sukses. Itulah alasan Indonesia pun mulai mencomot system ini sejak 2 tahun yang lalu. Namun mengapa di Indonesia masih belum semulus di Jepang?

Wajib belajar 12 tahun di Jepang lebih ditekankan pada bagaimana mereka dapat belajar berteman baik dan bekerjasama, bukan untuk bersaing. Ini yang sedang ditekankan oleh Bapak Muhadjir Effendy agar mengurangi persaingan dalam sekolah. Bagaimana? Dengan mulai menghilangkan persepsi masyarakat tentang pentingnya masuk sekolah favorit.

Munculnya nama sekolah yang berlabel sekolah favorit juga dianggap sebagai ketidak adilan system pendidikan. Mengapa? Karena siswa dan guru yang memiliki potensi yang tinggi mayoritas hanya menempati sekolah favorit saja. Ini menjelaskan tentang pemerataan pendidikan yang diharapkan dari system ini. Selain itu agar siswa lebih mudah terpantau jika bertempat tinggal dekat dengan sekolah.

Keluhan Sistem zonasi

Kedua, system zonasi. Sistem ini dibuat dengan tujuan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Mengutamakan siswa dengan domisili asli dengan jarak maksimal 6 km saja. Hanya menyisakan kursi 5% untuk siswa yang berada di luar radius 6 km tersebut.

Tak heran jika system ini sangat dikeluhkan terutama oleh orang tua dan siswa yang berprestasi. Keluhan-keluhan tersebut banyak berisi tentang bagaimana bisa siswa yang nilainya hampir sempurna dapat tergeser oleh siswa yang nilainya biasa-biasa saja. Siswa berprestasi merasa nasibnya seperti digantung oleh system zonasi. Parahnya lagi, dikabarkan salah satu siswa di Blitar sangat depresi atas keputusan system zonasi ini. Sehingga siswa itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri lantaran takut tidak diterima di sekolah favorit pilihannya.

Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy juga mengungkapkan bahwa system zonasi tahun ini mengalami banyak hambatan. Setiap daerah tidak menginterpretasikan system zonasi dengan system zonasi dari pemerintah pusat. Lantas apakah system zonasi ini diperbaiki lagi atau akan dihapuskan? Masih banyak masyarakat yang masih menolak system zonasi. Terlihat dari adanya demo hingga penyegelan gerbang sekolah di SMPN 23 Tangerang beberapa waktu lalu. Padahal tujuan pemerintah Indonesia juga demi masa depan Indonesia mendatang.

Kecurangan Mewarnai kedua Sistem baru PPDB

Demi melancarkan kedua system baru PPDB, beberapa oknum melakukan hal tidak benar. Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar dipermudah dalam pelolosan system pendaftaran online. Pada salah satu kota di Jawa Tengah, terdapat belasan siswa yang didiskualifikasi dalam PPDB dikarenakan terbukti melakukan pemalsuan SKTM.

Memanipulasi jarak tempat tinggal juga terjadi. Salah seorang siswa Manado terbukti melakukan taktik kecurangan menggunakan aplikasi Google Maps. Terdapat beberapa siswa di Bengkulu terbukti melakukan manipulasi jarak menggunakan pemalsuan Kartu Keluarga (KK). Ini dapat dilihat dari waktu pembuatan KK yang belum lama.

Jika tidak mendapat sanksi tegas dari pemerintah, kecurangan-kecurangan ini akan semakin terjadi. Dibutuhkan sanksi tertulis dari pemerintah untuk menekan adanya kecurangan. Sehingga masyarakat dapat lebih mendukung adanya sistem PPDB baru yang diusung pemerintah Indonesia.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: