Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Realisasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Lumajang dinilai menjadi salah satu yang terbaik Se-Jawa Timur. Pemkab Lumajang dinilai berhasil mengelola anggaran untuk penanganan pemukiman kumuh yang dananya bersumber dari APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Studi banding Pemkab Trenggalek  ke Lumajang soal Program KOTAKU
Studi banding Pemkab Trenggalek  ke Lumajang soal Program KOTAKU
Keberhasilan tersebut terbukti membuat Lumajang mendapatkan perhatian khusus dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan BKM KOTAKU Trenggalek melalui kegiatan studi banding. Kegiatan tersebut bertujuan untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam mengelola anggaran untuk program serupa.

Sekretaris BAPPEDA Lumajang, Enik Kustianingrohmi saat menemui rombongan dari Pemkab Trenggalek, menyampaikan jika kawasan kumuh yang sudah ditetapkan melalui SK bupati pada 2014 ada 4 Kelurahan.

“Yakni Kelurahan Rogotrunan, Tompokersan, Citrodiwangsan dan Kepuharjo,” kata Enik di Ruang Pertemuan BAPPEDA, Kamis (5/7).

Pada tahun 2017, Pemkab Lumajang bersama KOTAKU melakukan duplikasi Program KOTAKU untuk pendataan dan identifikasi kawasan kumuh di 20 Kecamatan. Sedangkan pada tahun 2018, luasan sasaran Program KOTAKU semakin ditingkatkan.

Pada tahun 2018, terdapat perubahan pada luasan lokasi kumuh di Lumajang yang ditetapkan melalui SK Bupati. “Ada 7 kelurahan, yakni Kelurahan Rogotrunan, Tompokersan, Citrodiwangsan, Kepuharjo, Jogotrunan, Jogoyudan dan Ditotrunan,” jelasnya.

Disamping itu, Enik juga menambahkan bahwa pada tahun 2018 ini, Pemkab Lumajang dan KOTAKU masih akan kembali mengajukan penetapan lokasi untuk peningkatan kualitas permukiman prioritas. Ada 60 Desa di 20 Kecamatan.

Dirinya berharap agar pelaksanaan program percepatan penanganan pemukiman kumuh di Lumajang bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Sehingga bisa mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

“Program KOTAKU juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah,” pungkasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: