Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Penyerapan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor rumah makan di tahun 2018 ini harus bisa di maksimalkan, hal ini diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Lumajang Drs. H. Suigsan, politisi dari Partai Golongan Karya ( Golkar) beberapa waktu.
Drs. H. Suigsan (cho)
Drs. H. Suigsan (cho)
Menurutnya, selama ini penerimaan PAD dari sektor rumah makan yang ada di wilayah Lumajang masih belum berjalan secara optimal.

Sesuai hasil pantauanya selama ini, rumah makan besar yang ada di Lumajang belum seluruhnya menerapkan pajak 10 persen, sehingga harus mulai di tata lagi oleh pemerintah daerah (Pemda).

Langkah ini kata Suigsan dipandang perlu, karena pemerintah menginginkan kejelasan pajak dari sekotor ini dan bisa membantu warung kecil yang dimiliki pedagang kaki lima atau agar tetap berjalan dengan baik.

“Ingat, yang wajib membayar pajak 10 persen itu adalah warung besar, bukan pedagang kecil, sehingga wajib bagi kita selaku wakil rakyat untuk terus memonitor langkah pemerintah agar benar-benar menjalankan aturan tersebut agar pajak rumah makan besar tidak tertunggak,” ungkapnya.

Masih kata Suigsan sesuai hasil investigasi dari dewan menyebutkan, hasil yang diperoleh dari rumah makan besar per harinya sudah lebih dari cukup, jika masih ada rumah makan yang enggan membayar pajak 10 persen, pemerintah harus bisa mengambil kebijakan tegas. San hal ini sebagai acuan bahwa semua rumah makan besar yang ada di Lumajang, wajib mentaati aturan pemerintah itu.

“Harus ada ketegasan dari pemerintah, sanksi tegas harus diberlakukan, agar keberadaan rumah makan besar yang ada di Lumajang tidak main-main dengan aturan ini,” tegasnya. (cho)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: