Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Thoriq Sebut di Pemerintahan Sebelumnya Mau Jabatan Harus Bayar

Lumajang, Motim - Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML-Ir. Indah Amperawati, M.Si menyoroti kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di masa pemerintahan sebelumnya. Ia menilai banyak problematika sebelumnya dan perlu ada pembenahan.
Thoriq – Indah saat apel perdana
Thoriq – Indah saat apel perdana
Thoriq menegaskan, dirinya sudah mendengar informasi dan mengetahui adanya Kepala OPD yang hanya ingin jabatan namun tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak memberikan pelayanan dengan maksimal pada masyarakat.

Hal itu juga terbukti ketika dirinya baru terpilih sebagai bupati. Banyak Kepala OPD yang datang ke rumahnya dan orang-orang terdekatnya dengan harapan mendapat jabatan yang diinginkan.

Bahkan juga ada Kepala OPD yang sengaja mendatangi pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Lumajang dan Muhammadiyah Lumajang dengan harapan jabatan di pemerintahan. Namun Thoriq menegaskan, hal itu tidak dapat mempengaruhinya dalam penataan birokrasi.

“Saya sampaikan di forum terbuka ini, itu tidak ngaruh. Karena pada prinsipnya, saya bersama dengan wakil bupati, melihat seberapa jauh kinerja seluruh ASN di Lumajang bekerja dengan baik atau tidak,” katanya saat Apel Perdana di Alun-Alun Lumajang, Selasa (25/9).

Malah Thoriq pun mencurigai sikap Kepala OPD yang datang ke rumahnya atau ke orang-orang terdekatnya, yang berharap mendapat jabatan bagus. “Jangan-jangan mereka tidak bekerja dengan baik,” katanya.

Lanjutnya, Ia juga mendengar informasi di pemerintahan sebelumnya ada jual-beli jabatan. Karena untuk mendapatkan atau pindah jabatan tertentu harus membayar. “Orang mau pindah jabatan ini dan itu harus bayar, saya dengar dan tahu. Mulai hari ini, saya tidak ingin dengar lagi,” ucapnya.

Thoriq menyatakan, tidak ada pilihan lagi di pemerintahan kedepan selain bekerja dengan maksimal untuk masyarakat. Terkait jabatan dan sebagainya di birokrasi, itu tergantung dari kinerja masing-masing Kepala OPD atau ASN. Bukan karena orang-orang tersebut dekat dengan dirinya.

“Yang bisa menjamin posisi dan sebagainya, apakah bisa bekerja atau tidak. Bukan anda dekat dengan saya atau tidak,” jelasnya.

Di bawah kepemimpinannya, Ia tidak ingin ada lagi Kepala OPD yang tidak banyak mengerti urusan pekerjaannya. Karena yang banyak bekerja adalah orang-orang bawahan mereka. Hal ini tidak boleh terjadi.

“Saya tidak ingin ada Kepala OPD yang tidak tahu urusannya. Saya dapat informasi yang tahu urusannya kabid dan staf-staf. Kalau ada urusan, yang tahu bawahan. Kepala OPD hanya duduk manis. Saya tidak akan kompromi untuk itu,” ucap Thoriq secara tegas.

Di kesempatan yang sama, Wabup Indah Amperawati mengatakan, Kepala OPD juga harus paham betul mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). “Tidak ada lagi Kepala OPD yang tidak mengerti tentang RKA,” ucapnya.

Bahkan nantinya Indah meminta para Kepala OPD untuk menjelaskan mengenai RKA kepada dirinya secara langsung. Tanpa didampingi Kepala Bidang ataupun bawahan lainnya. Untuk memastikan mereka paham soal RKA tersebut.

“Saya 25 tahun menjadi birokrat, dan panjenengan sudah mengenal saya. Panjenengan sudah mengerti bagaimana saya bekerja. Saya tidak pernah mengenal waktu dalam bekerja,” kata Indah wajah serius. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: