Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang sudah mengharuskan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mendirikan posko pelayanan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

KPU Lumajang
KPU Lumajang
Posko ini harus tersedia serentak di semua kantor kecamatan dan kantor desa pada 17 Oktober mendatang. “Kita instruksikan ke teman-teman (PPS dan PPK) agar membuat posko,” kata Divisi Bidang Perencanaan dan Data KPU Lumajang, Syamsul, S.Pdi.

Tujuan adanya posko ini adalah menerima laporan dan layanan data pemilih yang sesui dengan aturan. “Agar data di Lumajang ini benar-benar valid,” ucapnya pada Memo Timur saat dihubungi via seluler.

Lanjutnya, sejauh ini tingkat kerawanan data memang tidak begitu besar di Lumajang. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pengawas Pemilu. Untuk meminimalisir data yang tidak valid.

“Jadi data ganda dan sebagainya kita antisipasi,” ujar dia.

Syamsul menambahkan hingga saat ini data pemilih di Lumajang dalam Pemilu 2019 mencapai 821 ribu orang. Jumlah ini mengalami penurunan dari data pemilih pada Pilkada sebelumnya yang mencapai 823 ribu orang. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: