Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Sejak kewenangan SMA/SMK beralih ke Pemprov Jatim, aset di SMA Negeri 2 (Smada) Lumajang menimbulkan polemik dengan SMPN 1 Lumajang (Spensalu) yang notabenenya berdampingan serta tergabung di komplek Sekolah Unggulan Terpadu (SUT).

Kepala Sekolah Spensalu, Sujanar
Kepala Sekolah Spensalu, Sujanar
Dari informasi yang berhasil dihimpun, aset yang ada di Smada diharapkan bisa ditarik dan menjadi inventaris daerah atau aset Spensalu. Bahkan kedua kepala sekolah sempat bertemu dan membicarakan hal ini. Namun sejauh ini disebutkan belum ada titik temu. Termasuk dari Pemkab Lumajang dan Pemprov Jatim.

Kepala Sekolah Spensalu, Sujanar saat dikonfirmasi menyampaikan, jika yang sempat dibicarakan dengan Kepala Sekolah Smada bukan aset secara keseluruhan namun hanya soal lahan.

“Pada saat itu bilang ke Saya, tanah seluas ini adalah bla bla bla,” katanya kepada sejumlah wartawan, Kamis (8/11), tanpa memberikan keterangan yang lebih jelas soal apa yang sudah dibicarakan.

Sujanar juga sempat dipanggil oleh Sekda untuk membahas terkait hal ini. “Saya tidak memberikan keputusan. Karena ini aset daerah dan sebagainya, Saya ini sebagai praktisi. Praktisi tidak mengurusi masalah hukum. Ada biro hukum,” jelasnya.

Hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan polemik ini. “Apapun yang terjadi, Saya siap untuk mengamankan kebijakan daerah,” tegasnya.

Meksi dirinya mengakui siap, namun ketika ditanya apakah mungkin aset Smada itu bisa ditarik menjadi aset Spensalu, justru Sujanar mengatakan itu tidak mungkin. “Sangat tidak mungkin mas,” pungkasnya.

Seperti diketahui, selain Smada dan Spensalu, di lahan SUT juga berdiri gedung SMK Negeri 1 Lumajang dan SD Negeri 3 Tompokersan.

Sementara Kepala Sekolah Smada belum berhasil dikonfirmasi terkait hal ini. Memo Timur yang sempat ke sana, tidak bisa menemuinya. Informasi dari penerima tamu, yang bersangkutan sedang ada kegiatan di luar sekolah.

Begitupun dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemprov Jatim di Lumajang, Drs. Sugiono Eksantoso, MM yang tidak berhasil dikonfirmasi pula. Memo Timur sempat menghubungi via telpon tidak direspon. Pesan singkat yang dikirimkan juga tidak dibalas.

Sementara pihak Lembaga Swadaya Mayarakat Indonesia Bureaucracy Watch (LSM IBW) juga sempat memberikan masukan terkait polemik yang muncul. Menurut mereka, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi.

“Karena bagaimana pun juga aset yang ada adalah milik negara,” kata Sekretaris LSM IBW, Abdul Manaf, Senin (12/11).

Menurutnya, seharusnya pihak-pihak terkait segera duduk bersama untuk membahas hal ini secara baik-baik hingga tuntas. “Bagaimanapun juga jika ada polemic, peserta didik juga tidak tenang belajarnya,” pungkasnya. (cho)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: