Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang sudah memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) bagi peserta pemilu. APK tersebut akhirnya diserahkan oleh KPU kepada perwakilan penerima, Rabu (7/11), di Kantor KPU. Seperti diketahui, masa kampanye sudah dimulai sejak 23 September lalu.

Penyerahan APK yang difasilitasi KPU
Penyerahan APK yang difasilitasi KPU
APK itu diantaranya untuk calon presiden dan wakil presiden, partai politik, dan calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU lumayan banyak.

Untuk capres dan cawapres serta parpol masing-masing 10 buah baliho dan 16 buah spanduk. “Namun untuk DPD hanya dibantu spanduk masing-masing 16 buah,” kata Muhammad Ridhol Mujib, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM pada wartawan.

Setalah APK ini diserahkan, KPU mengingatkan pada penerimanya agar melakukan pemasangan di lokasi yang tidak melanggar. Sesuai yang sudah diatur di Peraturan KPU maupun Peraturan Bupati.

“Prinsipnya boleh dipasang dimana saja, asalkan tidak melanggar PKPU dan Perbub,” lanjutnya.

Bahkan APK juga boleh dipasang di papan reklame milik pemerintah atau swasta. Tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa papan reklame tersebut. “Boleh saja tapi itu kan berbayar, jadi bisa dikoordinasikan langsung pada pemilik reklamenya, milik pemerintah atau swasta,” ucapnya.

Ridhol Mujib juga menjelaskan, APK juga bisa digandakan, namun tetap memperhatikan aturan-aturan tertenu. “Contohnya ukuran tidak boleh melebihi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau dibawahnya boleh,” ujarnya.

Jumlah penambahan di tiap desa maksimal untuk banner 5 buah dan spanduk 10 buah. Kemudian untuk umbul-umbul tidak ada batasan jumlah penambahannya.

H. Amin Shobari SH, komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang mengatakan, jika pihaknya akan melakukan pengawasan juga terkait pemasangan APK ini. Untuk memastikan jika APK terpasang di tempat-tempat yang sudah sesuai.

“Semua anggota baik di tingkat kecamatan juga akan melakukan pengawasan,” ujarnya.
Sejauh ini, yang paling banyak pelanggaran yang ditemukan ada pemasangan APK di pohon. Untuk temuan ini, tindakan awal yang dilakukan oleh pihanya adalah memberikan peringatan pada pihak pemilik APK tersebut.

“Jadi sebelum dicabut, kita peringatkan terlebih dulu,” pungkasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: