Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Permasalahan tambang pasir di Lumajang memang tidak ada habisnya. Selain pungutan liar, tunggakan pajak dari para pengusaha atau pemilik izin juga menjadi persoalan. Pasalnya tunggakan pajak yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu, mencapai miliaran.

Teks: Sekertaris BPRD Lumajang, Hari Susiati. (cho)
Sekertaris Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang, Hari Susiati, menyampaikan, penunggakan pajak tersebut terhitung hingga bulan September 2018. Ada sejumlah alasan adanya tunggakan ini.

Diantaranya adanya masa transisi pembuatan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dibuat sendiri oleh para perusahaan tambang, bukan lagi dibuat oleh pemerintah daerah seperti pada masa sebelumnya.

Upaya penagihan pun sudah dilakukan oleh BPRD. "Ada dua cara bagi kami untuk melakukan penagian, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif,” kata Hari Susianti, Selasa (12/11) saat ditemui wartawan dikantornya.

Penagihan pasif artinya sudah 3 kali proses penagihan melalui surat sudah dilayangkan kepada para pengusaha. Jika tidak ada respon, baru kemudian ada penagihan aktif yakni BPRD berkoordinasi dengan Kejaksaan negeri Lumajang.

Data tagihan pajak itu diserahkan ke Kejaksaan. Jika nantinya ditemukan tindak pidana, sudah menjadi kewenangan penegak hukum. "Ya itu urusan penyidik penegak hukum, kami hanya menyampaikan saja data yang kami miliki,” terangnya.

Dari data BPRD, terhitung hingga September 2018, penunggak pajak itu diantaranya adalah dari PT Lumajang Jaya Sejahtera sebesar Rp. 417 juta, pengusaha tambang dari APRI Rp 196 juta, CV Terus Jaya Rp. 17 juta, Maman Suparman dari Pasirian Rp 50 juta, serta CV. Alka yang diketahui milik Jamal Alkatiri juga mempunyai tunggakan sebesar Rp 16 juta. (cho)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: