Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML menyampaikan, bahwa kebijakan-kebijakan strategis yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 diharapkan mampu mendorong serta mendongkrak angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rapat Paripurna di Kantor DPRD Lumajang
Rapat Paripurna di Kantor DPRD Lumajang
Ada 2 alasan penting menurut bupati, mengapa IPM menjadi fokus perhatian bagi Pemkab Lumajang. Pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat.

“Kedua, IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu daerah itu maju atau terbelakang, serta memiliki daya saing yang bagus atau tidak,” katanya dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Lumajang, Senin (5/11).

Lanjutnya, Lumajang memiliki potensi yang sangat besar di berbagai bidang. Oleh karena itu, dalam rangka mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ia menerapkan beberapa kebijakan seperti, memperbaiki regulasi tata niaga dan pengelolaan tambang pasir.

“Hal ini untuk mendongkrak peningkatan PAD melalui pajak mineral bukan logam dan batuan, serta evaluasi dan penyempurnaan regulasi yang mengatur retribusi daerah,” jelasnya.

Belanja daerah, diarahkan terhadap program prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), serap aspirasi masyarakat, dan kebijakan strategis lainnya dengan menerapkan fungsi alokasi dan distribusi pengeluaran anggaran yang tepat.

“Penerapan anggaran berdasarkan atas skala prioritas, terutama program peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta pelayanan publik,” pungkasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: