Aturan Pekerja Agar Dapat Asuransi Dituangkan dalam Perbup

Lumajang, Motim - Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi non Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Desa, Jasa Konstruksi dan Pekerja bukan penerima upah.
FGD antara Pemkab dan BPJS di Hotel GM
FGD antara Pemkab dan BPJS di Hotel GM
Wakil Bupati, Ir. Indah Amperawati, M.Si menegaskan, Perbup ini dibuat, karena program perlindungan dan jaminan sosial sangat penting bagi pengusaha maupun tenaga kerja. Untuk memberikan rasa aman atas resiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja.

“Perlindungan dan jaminan sosial sangat penting bagi pengusaha maupun tenaga kerjanya. Hal ini dikarenakan para pekerja akan merasa lebih aman atas resiko yang mungkin terjadi saat bekerja, diantaranya kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua maupun pensiun,” katanya. Dalam Forum Group Discussion (FGD) antara Pemkab dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Hotel GM.

Lanjutnya, sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menyebutkan bahwa peran Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program JKN-KIS. Serta secara aktif dan bertanggung jawab untuk kesuksesan program JKN-KIS yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada BPJS. Mudah-mudahan kerja sama BPJS dengan Pemda dapat memberikan manfaat untuk masyarakat banyak, karena kegiatan ini merupakan kegiatan sosial yang memberikan perlindungan. Dan, semoga kerja sama ini bisa terus ditingkatkan,” ujarnya. (fit)