Program SPP Gratis SMA/SMK Hanya untuk 6 Bulan

Sosialisasi Rencana Bantuan Biaya Pendidikan. (fit)
Lumajang, Motim  - Salahsatu janji politik dari Bupati dan Wakil Bupati Thoriqul Haq – Indah Amperawati akan ditepati. Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis bagi SMA/SMK maupun MA segera direalisasikan tahun depan. Namun sementara hanya untuk 6 bulan, Januari-Juni 2019.

Seperti diketahui, meskipun SMA/SMK swasta atau negeri kini sudah dipangkuan Pemprov Jatim, Pemkab Lumajang mengupayakan agar walimurid tak lagi mengeluarkan uang untuk SPP. Karena akan dibayar dari APBD Lumajang 2019.

Untuk SMA dianggarkan Rp 125 ribu per siswa per bulan. SMK dianggarkan Rp 150 ribu per siswa per bulan. Untuk MA, Rp 100 ribu per siswa per bulan. “Kami cairkan dana itu ke sekolah melalui rekening komite masing-masing sekolah,” kata Wabup Indah.

Memang untuk sementara, Pemkab hanya menganggarkan untuk 6 bulan saja. Bulan selanjutnya masih akan dikoordinasikan kembali. “Iya 6 bulan, nanti kita Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)-kan,” terangnya.

Kenapa untuk sementara hanya 6 bulan, Indah menjelaskan, karena mulai Juli 2019 ada rencana dari Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa akan menganggarkan juga. Tetapi nominalnya jauh dibawah dari yang dianggarkan Pemkab Lumajang.

Pemprov Jatim rencananya hanya menganggarkan Rp 75 ribu per siswa per bulan. Sehingga nantinya Pemkab Lumajang berencana akan menganggarkan kembali untuk menambah kekurangan tersebut. Agar Program SPP gratis bisa benar-benar tetap berjalan.

“Ini sedang kita pikirkan bagaimana ini tetap berjalan, tidak terhambat yang namanya SPP gratis ini,” ujarnya pada wartawan usai Sosialisasi Rencana Bantuan Biaya Pendidikan kepada SMA/SMK/MA Swasta/Negeri di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Rabu (26/12).

Dalam sosialisasi itu, Indah juga menyatakan dengan adanya bantuan anggaran dari Pemkab, sekolah diminta tidak melakukan penarikan lagi. Namun jika tidak memungkinkan karena anggaran yang ada dinilai tidak cukup, bisa melakukan penarikan tetapi harus melalui komite.

Misalkan, ada sekolah yang selama ini melakukan penarikan SPP diatas Rp 125 ribu per bulan, tentunya anggaran dari Pemkab masih kurang. “Nanti bisa meminta secara insidental. Dan itu komite sekolah (yang menarik), sekolah gak usah ikut-ikutan. Karena yang diperbolehkan hanya komite,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Thoriq meminta kepada pihak sekolah yang terpaksa harus melakukan penarikan melalui komite, bisa meminimalisir besaran nominalnya. "Jangan mahal-mahal,” tegasnya.

Dari pantuan Memo Timur, ada sekolah yang sudah mengumumkan pada walimurid, pada Januari-Juni 2019, SPP tidak benar-benar gratis. Setelah ada subsidi dari Pemkab, SPP yang harus dibayar sebesar Rp 75 ribu melalui rekening komite sekolah. Selain itu, ada penarikan dana partisipasi hingga Rp 2 juta per tahun yang dicicil 10 kali.

Kemudian di sekolah lain, juga akan tetap melakukan penarikan melalui komite. Namun khusus bagi siswa yang tidak mampu, ada keringanan. Dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu, siswa tersebut tidak akan ditarik biaya tambahan. (fit)