Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML menyampaikan keputusan mengagetkan, Rabu (5/12) pagi. Ia telah menyopot 7 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari jabatannya, karena terlibat pungutan liar (pungli) dalam proses kenaikan pangkat di lingkungan Pemkab Lumajang beberapa waktu sebelumnya.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq, M.ML
Bupati Lumajang Thoriqul Haq, M.ML
ASN yang dimaksud itu adalah pejabat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang memang memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk mengurusi kenaikan pangkat. Bupati juga sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait hal ini.

Keputusan bupati berdasarkan dari pemeriksaan Inspektorat yang sudah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “LHP dari Inspektorat menemukan ada indikasi pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pungutan terhadap teman-teman (ASN) yang sedang berproses untuk peningkatan pangkat atau golongan,” kata bupati saat ditemui wartawan di Pendopo Kabupaten.

Lanjutnya, berdasarkan keterangan yang dikumpulkan oleh Inspektorat, tiap ASN yang akan mengurus kenaikan pangkat harus membayar hingga Rp 500 ribu. “Sekitar 300 lebih ASN, bisa dikalikan saja jumlahnya,” ujar Thoriq.

Pihak BKD sempat menyampaikan jika saat proses kenaikan pangkat itu memang ada biaya-biaya yang tidak semuanya bisa ditanggung menggunakan anggaran yang ada. “Tetapi melakukan pungutan itu juga salah, dan model atau cara proses untuk pungutan itu juga di luar ketentuan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ketidak transparanan yang dilakukan BKD dalam pungutan yang sudah dilakukan. “Ketidak transparansi kepada teman-teman yang mengurus peningkatan pangkat itu yang menjadi salah satu bagian pertanyaan inspektorat,” ungkap bupati.

Pencopotan dari jabatan ini merupakan sanksi awal oleh bupati. Karena tidak menutup kemungkinan ada tindakan disiplin lainnya yang akan diberikan dalam pengembangan kasus ini. “Itu sanksi awal yang sudah kami putuskan, berikutnya ada putusan yang kami lihat di LHP dari Inspektorat,” jelasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: