Setahun, Ada 758 Perdes yang Dievaluasi dan Diklarifikasi

Lumajang, Motim - Dalam setahun, ada ratusan Peraturan Desa (Perdes) yang diajukan ke Bagian Hukum Setda Lumajang untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi. Jumlahnya, hingga akhir 2018 ini sudah mencapai 758 Perdes.
Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa
Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa
Tetapi dari jumlah tersebut, tidak semuanya bisa dilakukan klarifikasi. “Namun ada beberapa Perdes yang tidak bisa diklarifikasi, karena Perdes tersebut bukan kewenangan dari desa,” ungkap Plt. Kabag Hukum Setda Kabupaten Lumajang, Catur Prayogi, SH.

Untuk memberikan pemahaman terkait hal ini, Bagian Hukum pun mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perdes di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Kamis (20/12).

Diantaranya yang diudang, mulai dari camat, kepala desa, perwakilan evaluator dan koordinator kecamatan, tenaga pendamping desa, hingga perwakilan ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

“Agar mengetahui, mengerti dan memahami tentang mekanisme evaluasi rancangan Perdes dan klarifikasi Perdes. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan terkait penyusunan peraturan desa,” ucapnya.

Wakil Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati, M.Si hadir untuk membuka kegiatan tersebut. Ia juga menyampaikan, bahwa kewenangan evaluasi anggaran pendapatan belanja desa dilaksanakan di kecamatan.

“Saya meminta agar para camat untuk lebih cermat dan selektif dalam mengevaluasi, sehingga nantinya penggunaan anggaran pendapatan belanja desa dapat tepat waktu, tepat sasaran,” tuturnya.

Indah berharap kepada seluruh Pemdes, agar saat mengajukan produk hukum desa selalu tepat waktu. Hal itu ditekankan karena apabila pemerintah desa terlambat maka akan berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintah di desa.

“Namun semua kelengkapan dokumen pendukung pengajuan Perdes harus lengkap,” ujarnya. (fit)