Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Wakil Bupati, Ir. Indah Amperawati, M.Si menyebut, kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hanya diselesaikan di internal Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Wakil Bupati Ir. Indah Amperawati, M.Si
Wakil Bupati Ir. Indah Amperawati, M.Si
Karena saat ditanya wartawan, apakah ada upaya untuk melaporkan ke kepolisian, menurutnya cukup diselesaikan di internal saja. “Ini sudah kita selesaikan di internal dengan hukuman sesuai aturan,” katanya.

Seperti diketahui, keputusan mengagetkan diambil Bupati Thoriqul Haq, M.ML, Rabu (5/12), dengan mencopot 7 ASN di BKD dari jabatannya karena terlibat pungli dalam proses kenaikan pangkat ASN Pemkab Lumajang beberapa waktu lalu.

Indah menyampaikan, sebenarnya ada 8 ASN yang terlibat dalam pungli itu. Namun tindakan disiplin yang diberikan kepada 1 ASN berbeda dengan yang 7 itu. “Mulai dari teguran tertulis sampai pelepasan jabatan. Ada pungli sekecil apapun kita tidak toleransi,” kata dia.

Lanjutnya, kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua Aparatur Sipil Negara (ASN). Agar kejadian serupa tidak terjadi kembali di lingkungan Pemkab Lumajang. “Saya berharap ini menjadi pintu masuk dan jadi pembelajaran bagi (ASN) semuanya,” katanya kepada wartawan.

Indah menegaskan, pembelajaran yang bisa diambil dalam kasus ini adalah semua ASN bisa mengendalikan hawa nafsu. “Menjadi pembelajaran bagi Saya, bupati ASN. Apakah itu soal kepemimpinan, soal keuangan, soal pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Tindakan yang diambil ini juga sebagai wujud pembinaan yang dilakukannya bersama dengan bupati. Wabup tidak ingin ada kesalahan-kesalahan yang bisa berpotensi merugikan negara dan merusak nama baik pemerintahan.

“Bupati dan Saya juga tidak ingin menyakiti masyarakat, ketika mereka lagi percaya-percayanya,” pungkasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: