Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Lumajang pada tahun depan mengalami kenaikan. Sesuai keputusan resmi, pada 2019 UMK adalah sebesar Rp 1.826.831. Naik 8,3 persen dari tahun ini yang berada di angka Rp 1.691.041.

Kepala Disnaker Lumajang Drs. Suharwoko, M.Si
Kepala Disnaker Lumajang Drs. Suharwoko, M.Si
UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pertengahan November lalu ini baru akan disosilisasikan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang pada perusahaan yang ada di Lumajang.

Kepala Disnaker Lumajang, Drs. Suharwoko, M.Si menyampaikan perwakilan perusahaan akan diundang ke Kantor Disnaker untuk penjelasan lebih lanjut terkait kenaikan UMK ini. “Kenaikannya berapa, kewajibannya apa saja, akan kami jelaskan,” terangnya pada Memo Timur, Senin (3/12).

Ada sanksi berat bagi perusahaan yang tidak membayar karyawannya sesuai UMK yang ditetapkan tersebut. “Kalau tidak sesuai bisa dipidana. Namun silahkan jika tidak mampu bayar sesuai itu, ajukan sebagai penangguhan UMK,” tegas dia.

Berdasarkan besaran UMK 2019 di Jawa Timur, Lumajang berada di urutan 21 dari 38 kota/kabupaten yang ada. Penetapan UMK ini sesuai formula penghitungan yang mengacu pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Dari kementerian kemudian menerbitkan surat pada gubernur. Dari gubernur diteruskan ke bupati/walikota,” pungkasnya. (fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: