42 Anggota PPK Pemilu Tambahan Sudah Dilantik

Lumajang, Motim - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lumajang sudah melantik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tambahan, di Hall Amanda, Rabu (2/1). Ada 42 anggota baru yang siap mengemban amanah untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Pelantikan Anggota PPK Tambahan untuk Pemilu 2019
Pelantikan Anggota PPK Tambahan untuk Pemilu 2019
“Ini sesuai dengan instruksi KPU RI, pelantikan dilakukan secara serentak. Menambah 2 anggota PPK tiap kecamatan. Sesuai dengan putusan MK (Mahkama Konstitusi) yang awalnya 3, ditambah menjadi 4 anggota,” kata M. Ridhol Mujib, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM KPU Lumajang.

Selain PPK baru, anggota yang lama juga turut hadir untuk dikukuhkan kembali dengan Surat Keputusan (SK) yang baru. Termasuk juga anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) juga dikukuhkan kembali. Mereka akan bekerja selama 6 bulan kedepan, sampai 16 Juni mendatang.

“Karena per 31 Desember 2018 kemarin masa kerja mereka sudah habis. Jadi diperpanjang sampai 16 Juni mendatang,” kata Edo, panggilan akrabnya. Untuk PPS, masing-masing desa/kelurahan ada 3 orang anggota. Jadi total ada 615 anggota PPS yang tersebar di 205 desa/kelurahan di Lumajang.

Lanjutnya, untuk anggota PPK tambahan, menurut Edo tidak ada kendala untuk bisa secepatnya bersinergi dan kompak dengan anggota yang lama. Apalagi sebagian diantaranya juga pernah tergabung di PKK Pilkada lalu.

“Tapi kita tetap akan lakukan penguatan, kita tingkatkan sinergitas. Karena Pemilu ini adalah Pemilu yang rumit. Yang harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa perorangan. Kita harus kerja kelompok, kerja cerdas, kerja tim. Untuk bisa menyelesaikan pemungutan suara,” ucapnya saat ditemui Memo Timur.

Kenapa dikatakan rumit, karena dalam pelaksanaan Pemilu 2019, ada 5 item pemilihan sekaligus yang harus diselesaikan. Dari Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD, Provinsi, DPR RI, DPD, hingga Pilpres.

Sementara tugas paling awal bagi PPK yang sudah menanti, adalah melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Utamanya daftar pemilih khusus dan pemilih tambahan. “Yakni pemilih yang belum masuk di DPT (Daftar Pemilih Tetap) namun sudah memiliki kartu identitas diri. Baik itu KTP Elektronik maupun Surat Keterangan dari Dispendukcapil,” pungkasnya. (fit)