Bawaslu Temukan Ribuan APK yang Melangar

Lumajang, Motim - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang telah menemukan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) yang pemasangannya melanggar aturan. Ada yang melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Lumajang. Ada yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Divisi Hukun Bawaslu Lumajang, Amin Sobari
Divisi Hukun Bawaslu Lumajang, Amin Sobari
“Paling banyak melanggar Perbup. Seperti dipaku di pohon, dipasang di tiang listrik, di tiang telpon, dan lain-lain. Kalau ada penyanggahnya gak apa-apa,” kata Divisi Hukum Bawaslu Lumajang, Amin Sobari pada Memo Timur, Selasa (29/1).

Temuan pelanggaran pemasangan APK itu, kata dia, merata di semua wilayah Lumajang. “Paling banyak di wilayah kota,” ujarnya. Baik itu APK untuk calon legislatif (caleg) DPRD Lumajang, Provinsi, Pusat, DPD, hingga Capres dan Cawapres.

Sementara untuk APK yang melanggar PKPU, diakuinya sangat sedikit. Jumlahnya hanya puluhan. Dan sudah ditertibkan oleh Bawaslu. “Seperti APK yang dipasang di kantor pemerintahan atau di kantor desa,” ujarnya.

Karena sesuai dengan PKPU, ada zona terlarang untuk pemasangan APK. Diantaranya di kantor pemerintahan, tempat kesehatan, pendidikan, dan ibadah. “Kalau di luar pagar masih dibolehkan. Karena aturannya tidak ada zona jarak. Tapi kita himbau untuk menjaga etika, jangan dekat-dekat. Ya mungkin secara etika tidak bagus. Harus dijaga,” jelasnya.

Sementara untuk APK yang melanggar Perbup, memang masih belum dilakukan penertiban. Karena itu menjadi ranah dari Pemkab Lumajang melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Namun Bawaslu sudah melaporkan temuan pelanggaran pada Satpol PP.

“Karena itu Perbup, Satpol PP yang menindak. Kita menunggu eksekusinya,” terang Amin.

Ia menambahkan, untuk pemasangan APK memang tidak harus izin pada dinas terkait. Seperti baliho atau banner yang lainnya. “Untuk di PKPU, memang tidak perlu izin, tidak ada aturannya,” pungkasnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Satpol PP Lumajang, Basuni saat dikonfirmasi, membenarkan jika sudah ada laporan dari Bawaslu. Mengenai banyaknya APK yang melanggar Perbup. Untuk menertibkan itu, Satpol PP harus bergerak bersama dengan Bawaslu.

“Satpol PP nanti bekerjasama dengan Bawaslu. Bersama-sama. Kita sudah ngubungi Bawaslu kapan dilakukan. Nanti kita siapkan petugas. Harus ada Bawaslu,” ujarnya.

Basuni menambahkan, dalam aturan yang ada, juga disebutkan zona terlarang untuk dipasangi baliho dan sejenisnya. Termasuk APK. “Yakni seputaran Alun-Alun yang tidak boleh dipasangi,” pungkasnya. (fit)