Bupati Akan Kaji Ulang Kerjasama dengan PT. Mutiara Halim

Lumajang, Motim - Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menegaskan, Ia akan mengkaji ulang soal kerjasama Pemkab dengan PT. Mutira Halim. Karena Ia menilai selama ini kerjasama itu sudah tidak maksimal lagi. Menurutnya ada sejumlah ketidaksesuaian.
Bupati menemui para penambang pasir di Lumajang
Bupati menemui para penambang pasir di Lumajang
“Kita akan mengkaji, menelaah ulang terhadap PT. Mutiara Halim,” katanya saat menemui pemilik izin tambang beberapa waktu lalu.

Kerjasama penimbangan pasir sejak 2005 itu baru akan berakhir pada 2024. Tetapi bupati menyebut PT. Mutiara Halim tidak melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. “Karena harusnya melakukan proses timbangan tapi tidak menimbang,” ucapnya. Namun sopir kendaraan pengakut pasir tetap harus membayar retribusi kepada mereka.

Apalagi selama ini, masih kata dia, perusahaan itu juga tidak memberikan fasilitas timbangan yang selayaknya. Hal ini justru menurutnya bisa memunculkan masalah baru. “Ada (fasilitasnya) tapi sekedarnya. Bukan tambah menyelesaikan masalah. Menambah masalah,” ucapnya.

Pemkab sendiri sudah menyiapkan sistim penarikan pajak pasir yang lebih canggih. Dengan menggunaka teknologi terkini, diharapkan penarikan pajak pasir bisa maksimal. Serta kebocoran pajak bisa diminimalisir.

Nantinya penarikan pajak juga bakal dilakukan di tiap-tiap perbatasan sebelum keluar Lumajang. Sehingga hanya pasir yang akan dibawa keluar Lumajang yang dikenakan pajak. Jika digunakan oleh warga Lumajang sendiri tanpa dipungut pajak.

“Salahsatu kebijakan berikutnya, masyarakat Lumajang beli pasir tanpa pajak. Baru kalau keluar Lumajang kami tarik pajak,” tegasnya.

Dengan kebijakan seperti itu menurutnya juga tidak akan ada lagi keributan soal Surat Keterangan Asal Barang (SKAB). Karena nanyti SKAB akan diurus ketika pasir itu akan dijual diluar Lumajang. (fit)