Perda Retribusi Penyedotan Kakus Sudah Diterapkan

Lumajang, Motim - Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus sudah diterapkan. Pemkab Lumajang pun terus melakukan sosialisasi. Seperti yang digelar di Hotel GM, Kamis (24/1).
Soisialisasi Perda tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
Soisialisasi Perda tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
Penjabat Sekretaris Daerah, Agus Triyono yang membuka sosialisasi tersebut. Ia menyebut, Perda tersebut disusun dalam rangka mendukung Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di Lumajang.

Ia juga beterima kasih kepada IWASH yang telah menyelenggarakan fasilitasi pendampingan mulai awal hingga sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut telah banyak membantu Pemkab untuk memberikan perhatian terhadap masyarakat.

“Utamanya dalam hal edukasi pengolahan air limbah,” katanya.

Sementara itu, Regional Manager IUWASH Jawa Timur, Laksmi Cahyaniwati., menyampaikan, adanya Perda ini, guna mencegah terjadinya pungutan liar di masyarakat. Terbitnya Perda tersebut, juga merupakan bukti komitmen Pemkab Lumajang dalam mendukung program Pemerintah Pusat.

Adapun tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Perda itu lebih murah jika dibandingkan dengan tarif yang swasta. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan daya beli dan memiliki daya listrik maksimal 450 KW hanya dikenakan tarif sebesar Rp. 225 ribu.

“Ini tarifnya sama besarnya dengan lembaga sosial,” katanya.

Sementara rumah tangga non MBR dikenakan tarif Rp 260 ribu. Untuk kategori niaga Rp. 325 ribu. Sedangkan tarif untuk di kantor pemerintahan sebesar Rp 300 ribu. Di samping itu, Perda juga mengatur besaran tarif pembuangan lumpur tinja ke instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT), sebesar Rp. 25 ribu. (*/fit)