Rekomendasi dari KPK, RUP Harus Diumumkan

Lumajang, Motim - Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Lumajang, Agus Triyono meminta, agar semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Bimbingan Teknis Aplikasi SiRUP
Bimbingan Teknis Aplikasi SiRUP
“Saya minta Perangkat Daerah yang belum mengumumkan RUP, untuk segera mengumumkannya, karena hal ini merupakan rekomendasi dari KPK. Dan, batas pengunggahan RUP diumumkan hanya sampai dengan 31 Januari 2019,” ungkapnya.

Hal tersebut disampaikan dalam arahannya saat Bimbingan Teknis Aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), bertempat di Ruang Rapat Lantai III Gedung Belakang Kantor Bupati Lumajang.

Agus Triyono juga menjelaskan, RUP adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan barang jasa. Anggarannya bisa berasal dari APBN, APBD, maupun gabungan dari keduanya.

Lanjutnya, selain rekomendasi KPK, pemerintah pusat juga sudah mengatur itu. Pengguna Anggaran (PA) atau oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pemerintahan, berkewajiban untuk mengumumkan RUP.

Agus Triyono juga menambahkan, bahwa PA atau KPA memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan perencanaan pengadaan, serta menetapkan dan mengumumkan pengadaan. Untuk itu perlu adanya kontrol dalam pelaksanaannya.

“Saya minta PA/KPA juga mengontrol proses pengadaan barang/jasa maupun proses pelaksanaannya. Jika mengetahui proses atau tahapan yang tidak sesuai, maka dapat segera mengkonsultasikannya ke Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa atau Inspektorat,” imbuhnya. (*/fit)