Tunggakan Pajak Pasir Rp 1,4 Miliar, Pemkab akan Lapor Pemprov

Lumajang, Motim - Tunggakan pajak pasir di 2018 mencapai Rp 1,4 Miliar. Ada banyak pemilik izin yang belum membayar kewajibannya. Pemkab Lumajang sudah memberikan peringatan kepada mereka. Namun tidak terlalu digubris. Pemkab pun akan melaporkan persoalan ini ke Pemprov Jatim.
Salah satu lokasi tambang pasir di Lumajang
Salah satu lokasi tambang pasir di Lumajang
“Ada beberapa pemilik izin tambang yang nunggak pajak. Sudah Saya perintahkan (bawahan) untuk bersurat memperingatkan (pemilik izin) tentang kewajibannya sesuai dengan undang-undang tentang pajak,” kata Wakil Bupati, Indah Amperawati pada wartawan, Selasa (15/1).

Jika beberapa peringatan yang sudah dilayangkan itu masih tidak digubris, Pemkab sudah berencana akan melaporkan persoalan ini ke Pemprov Jatim. “Kalau tidak diindahkan, terpaksa kami akan bersurat ke provinsi. Untuk meninjau kembali izinnya,” tegasnya.

Indah menduga alasan para pemilik izin menunggak, karena memang tidak patuh pada aturan. Sengaja tidak membayar. Bukan karena mereka tidak punya uang untuk melunasi kewajibannya kepada Pemkab.

“Kendalanya, karena (pemilik izin) nakal. Dia (nambang) dapat uang. Tidak mungkin nambang tidak dapat uang,” tegasnya.

Lanjutnya, dirinya juga akan memberikan kebijakan kepada pemilik izin untuk mengangsur tunggakannya. Jika mereka ada i’tikad baik untuk membayar. “Saya akan cek lagi ke badan pajak, apakah ada yang merespon. Kalau tidak ada respon sama sekali, kita akan bertindak,” pungkasnya.

Dari laporan Badan Pajak dan Retribusi Daerah, total pajak yang belum terbayar pada 2018 sebesar Rp 1,4 Miliar. Ada 4 pemilik izin yang memiliki tunggakan sangat besar. Diantaranya PT. Lumajang Jaya Sejahtera Rp 618 Juta, CV. Nur Mubaroq Rp 192 Juta, Mutiara Pasir Rp 158 Juta, dan Maman Suparman Rp 126 Juta. (fit)