Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Lumajang terus mendesak pemerintah terkait persoalan pajak pasir. Pasalnya APRI, menilai ada dua tarikan pajak pasir. Dari PT. Mutiara Halim (MH) dan Pemkab. Mereka pun, menanyakan wewenang PT. MH saat ini pada bupati.

Tambang pasir di Lumajang
Tambang pasir di Lumajang
Karena menurut APRI, wewenang PT. MH di Lumajang tidak begitu jelas. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APRI Lumajang pun sudah dua kali melayangkan surat pada bupati. Sedangkan surat kedua masih belum terjawab.

Karena APRI kembali mempertanyakan dari balasan surat pertama oleh bupati. Disitu dijelaskan bahwa PT. MH melakukan pemungutan atas jasa timbang hasil eksploitasi galian C pasir bangunan. Hal itu berdasarkan KSO Nomor 16 tahun 2005 tentang KSO antara pemkab Lumajang dengan PT MH.

Namun menurut APRI, hal itu berbeda dengan putusan dari Direktori putusan Mahkamah Agung (MA). Karena dari kutipan data yang didapat oleh APRI, menjelaskan KSO Nomor 16 Tahun 2005 adalah penyempurnaan isi dari KSO No 8 Tahun 2004. Bukan mencabut atau mengakhiri dari KSO sebelumnya.

“Ada perbedaan pernyataan antara yang disampaikan oleh Bupati melalui suratnya dengan isi dari putusan MA,” ujar salah satu tim Kuasa Hukum dari DPC APRI Lumajang, Dummy Hidayat, Minggu (10/2).

Lanjutnya, data APRI yang bersumber Direktori Putusan MA RI, juga disebutkan bahwa PT MH diberi hak untuk memungut hasil eksploitasi bahan galian golongan C di Lumajang dengan sistem menimbang.

“Jelas beda pengertian antara kata ‘Jasa Timbang’ dengan ‘Sistem Menimbang’, kalau jasa terkesan tidak mengikat artinya bisa dipakai atau tidak, sementara penarikan yang dilakukan oleh PT. MH di lapangan dengan cara memaksa, karena pajak itu sendiri sifatnya memang harus memaksa,” tegasnya.

Lebih jauh, pihaknya menjelaskan bahwa KSO ini adalah pungutan pajak ganda. Sehingga mengharuskan perjanjian KSO nomor 10 th 2004 dicabut dan diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama nomor 17 tahun 2005.

“Karena penarikan pajak pasir yang dilakukan oleh pemkab Lumajang saat ini mengacu kepada Perda Nomor 1 tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sementara PT. MH juga melakukan penarikan pajak dengan dasar KSO Nomor 16 Tahun 2005,” terangnya.

Jika tidak segera ada jawaban, DPC APRI Lumajang pun bakal meminta kepastian hukum dengan melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Serta melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang. Karena APRI menilai dalam kasus tersebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang.

“Saya cuma kasihan melihat masyarakat Lumajang, khususnya para pemilik ijin yang telah dirugikan dengan adanya pungutan ganda ini,” pungkasnya. (cho)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: