Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Pemerintah Kabupaten Lumajang mengajukan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Perda) untuk dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang. Pembahasan mulai dilaksanakan pada Rapat Paripurna I di Kantor DPRD, Senin (11/2).

Rapat Paripurna Lumajang
Rapat Paripurna Lumajang
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Lumajang, Agus Wicaksono. Dalam penyampaian 6 nota penjelasan Raperda, Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Thoriqul Haq–Indah Amperawati saling berbagi tugas. Keduanya bergantian membacaka nota penjelasan.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menyampaikan 3 nota penjelasan terhadap Raperda. Pertama, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lumajang 2018-2023. RPJMD tahun 2018 harus selesai 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah.

“Tujuan penyusunan RPJMD adalah memberikan gambaran kondisi umum daerah dalam konstelasi regional maupun nasional, memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai sesuai visi misi, sekaligus memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lumajang dalam menyusun strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan,” jelasnya.

Kedua, Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Tujuan disusunnya Raperda tersebut sebagai upaya Pemkab. Lumajang mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait minuman beralkohol serta memudahkan pemerintah mengendalikan dan mengawasi peredarannya.

Raperda Ketiga mengenai Koperasi dan Usaha Mikro. Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya dan memberdayakan serta meningkatkan koperasi dan usaha mikro dalam menghadapi liberasi perdagangan terutama persaingan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) agar tidak tergilas.

Sedangkan penjelasan 3 Raperda lainnya dijelaskan oleh Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Raperda Keempat mengenai Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Bunda Indah menjelaskan bahwa Raperda tersebut disusun agar manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di Pemerintah Kabupaten dapat terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Nasional.

“Pengembangan dan pengharmonisan lalu lintas dan angkutan jalan harus terintegrasi dengan rencana induk jaringan lalu lintas provinsi serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana dalam konteks transportasi wilayah dan nasional,” jelasnya.

Raperda Kelima mengenai Hari Jadi Lumajang yakni tentang pengaturan tanggal kelahiran Lumajang dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah. Dan Raperda keenam, mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam Raperda tersebut nantinya akan mengatur pengamanan, perlindungan serta informasi asap rokok bagi kesehatan, produksi dan penjualan serta promosi perlu dipertimbangkan. Selain itu, bupati mengajukan adanya penetapan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana publik seperti sarana kesehatan, tempat belajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum, dan tempat kerja.(*/fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: