Diberdayakan oleh Blogger.

Head Line News

Peristiwa

Politik

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

Lumajang, Motim - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Lumajang melalui anggotanya, Basuki Rahmad, SH sepakat dengan rencana uji materi soal PT. Mutiara Halim (MH) di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti yang akan dilakukan oleh Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Lumajang.

Anggota Peradi Lumajang melalaui Basuki Rahmad, SH
Anggota Peradi Lumajang melalaui Basuki Rahmad, SH
“Uji materi ke MK yang bakal dilakukan oleh APRI Lumajang sangat tepat,” ujarnya pada wartawan, Rabu (13/2).

Lanjutnya, ini untuk membuktikan apakah PT. MH berhak melakukan penarikan pada kendaraan pengangkut pasir. Karena selama ini, selain kepada PT. MH, penambang juga harus membayar pajak pada Pemkab Lumajang. Sehingga terkesan ada pajak ganda.

Karena Ia berpendapat jika berkenaan adanya pajak ganda, di negeri ini memang tidak diperkenankan. Baik secara aturan maupun secara Undang-Undang (UU). Sehingga dalam soal ini biar MK yang akan memutuskan nantinya.

“Nantinya di MK itu sendiri selain pertimbangan hukum juga ada pertimbangan sosial yang disesuaikan adat dan budaya,” tambahnya.

Ia menambahkan, tim kuasa hukum harus paham betul mengenai Kerjasama Operasional (KSO) yang sudah disepakati antara Pemkab dengan PT. MH. “Tim kuasa hukum harus mempelajari KSO ini,” ungkapnya.

Namun menurutnya, yang seharusnya melakukan uji materi ke MK soal ini adalah Pemkab Lumajang sendiri. “Karena Pemkab yang kompeten masalah pajak. Seharusnya Pemkab,” ujarnya.

Sementara APRI, kata dia, itu sebagai pengguna. Atau yang terlibat dalam pertambangan pasir. “Kalau seumpama harus APRI, bisa saja dilakukan. Masalah diterima atau tidaknya apa kata nanti,” jelasnya.

Dukungan senada juga disampaikan oleh Ketua Peradi Lumajang, Abdul Rokhim, SH. Ia berharap ini menjadi langkah yang positif. Namun Ia juga mempertanyakan apakah itu langkah yang tepat.

Karena, kata dia, mengingat untuk kewenangan di bawah Undang-undang menjadi ranah Mahkamah Agung (MA). “Jika APRI hendak melakukan uji materi terkait Perda bukan di MK melainkan menjadi kewenangan MA,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa KSO itu sendiri adalah dua subjek hukum yang melakukan kesepakatan. Maka pihaknya berpendapat alangkah baiknya jika permasalahan yang ada dikembalikan lagi kepada kedua subjek hukum tersebut untuk duduk bersama.

“Semoga langkah APRI ini menjadi dampak positif terkait pengaturan KSO itu sendiri dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan terkait pajak ganda tersebut,” pungkas Abdul Rokhim. (cho/fit)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar: