Basuki Rakhmad: Perbup Tidak Bisa Mengalahkan Putusan PTUN

Lumajang, Motim - Bupati Lumajang Thoriqul sudah mengeluarkan peraturan soal tempat karaoke yang lebih ketat. Ia menyebut jika Peraturan Bupati (Perbup) ini tidak bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Bupati menunjukkan Perbup nomor 14. (fit)
Keluarnya Perbup ini menyusul kekalahan Pemkab atas Vision Vista (V2) di PTUN. Selain sudah mengajukan banding, sehari setelahnya bupati langsung menerbitkan Perbup nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke.

Namun salahsatu praktisi hukum di Lumajang, Basuki Rakhmad, SH menilai jika Perbup itu tidak bisa berdampak atau berlaku pada V2. Salahsatu alasannya, keputusan dari PTUN tidak bisa dikalahkan oleh Perbup.

“Perbup bukan produk hukum yang dikeluarkan Yudikatif, artinya Perbup ini tidak bisa mengalahkan undang-undang dan peraturan diatasnya,” katanya, Senin (18/2).

Namun saat menerbitkan Perbup itu, bupati sedikit mengelak jika aturan yang dibuatnya itu buntut atas kekalahan dari V2. Ia menyebut, Perbup ini dibuat untuk dberlakukan di semua tempat karaoke di Lumajang.

Basuki Rakhmad juga menjelaskan selama proses PTUN berlangsung atau masih belum inkrah, tidak bisa Perbup yang baru tersebut diberlakukan kepada pihak yang bersengkata secara hukum. Semisal diberlakukan terhadap V2.

“Seharusnya Bupati bisa menghormati peroses hukum PTUN yang masih berlangsung,” katanya.

Tetapi kata dia, Perbup tetap bisa berlaku terhadap para pemilik usaha karaoke yang lain. “Perbup tersebut memang seharusnya tidak berlaku kepada V2, tapi berlaku kepada usaha karaoke yang lain,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam ijin prinsip yang sudah dikantongi pihak V2, juga sudah ada aturan yang harus dipatuhi. “Bukan malah dibuatkan Perbup untuk membatasi pengoprasian V2,” pungkasnya. (cho/fit)