Bupati: Butuh Intervensi Gubernur untuk Ekonomi Lumajang

Lumajang, Motim - Bupati Lumajang, Thoriqul Haq berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang baru dapat melakukan intervensi atau turun tangan dalam upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Bupati Lumajang
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq
Harapan itu sudah diutarakannya usai menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih di ruang Rapat DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Thoriq mengungkapkan bahwa Lumajang surplus beras namun dinilai belum mampu meningkatkan perekonomian petani, karena belum memiliki nilai tambah yang tinggi. Itu sebabnya, Bupati ingin Pemprov Jawa Timur bisa intervensi dalam mencarikan pangsa pasar yang lebih luas.

Hal lain yang menjadi harapan bupati adalah fasilitasi Pemprov Jawa Timur dalam penggunaan teknologi seperti packaging (pengemasan) dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian tersebut.

“Saya berharap Pemerintah Provinsi ini mengintervensi kami, supaya Pemerintah Kabupaten/Kota ini supaya keunggulan yang sudah kami miliki ini menjadi nilai tambah, sehingga dengan menjadi nilai tambah, masyarakat perekonomiannya semakin baik, dan kemiskinannya semakin terkurangi,” harap Cak Thoriq.

Ia optimis, hal itu bisa dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang baru melakukan sertijab. Apalagi ke depan rancangan pembangunan infrastruktur jalan semakin baik, dengan dibangunnya sejumlah jalan Tol.

Bahkan, rencana pembangunan jalan Tol tembus Probolinggo menuju Lumajang sudah sampai pada tahap Feasiblity Study (FS) yang memungkinkan makin luasnya jejaring pasar antar daerah di Jawa Timur.

Dengan intervensi Pemprov Jawa Timur tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Intervensi tersebut, tidak hanya pasar produk unggulan daerah, tetapi juga memanfaatkan potensi lokal lain, seperti di sektor pariwisata dan sektor lainnya.

“Supaya antar satu daerah dengan daerah yang lain dapat simbiosis mutualisme yang berkebutuhan dengan produk pertanian harus diintervensi oleh Pemerintah Provinsi supaya mengambilnya tidak dari luar, mengambilnya dari kabupaten lain yang unggul dari produk pertanian,” pungkasnya. (fit)