Eksekusi Sebidang Tanah di Desa Sukosari Ditunda

Lumajang, Motim - Rencana eksekusi dan pengosongan tanah oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang terhadap sebidang tanah yang terletak di wilayah Desa Sukosari, Kecamatan Kunir, sesuai dengan obyek perkara nomor 13/pdt.G/2009/PN.lmj, yang akan dilaksanakan pada Rabu (13/2) ditunda.


Penundaan itu dilakukan hingga ada kejelasan dari Polres Lumajang atas laporan dugaan tindak pidana pembuatan surat palsu oleh pemohon eksekusi bernama Seneto (68), warga Dusun Sukodadi, Desa Sukosari, Kecamatan Kunir.

“Sebenarnya, perkara ini sudah berkali-kali ditolak oleh Pengadilan Negeri. Awalnya, Seneto menggunakan nama orang lain hingga memenangkan gugatannya. Setelah itu menggunakan nama orang tua tergugat,” tutur Mahmud, SH kuasa hukum Jamaludin selaku tergugat.

Lanjut Mahmud, dalam hal ini tergugat juga telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Lumajang agar bisa segera dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Lumajang berharap memperoleh keadilan yang sesuai dengan haknya.

“Kami melihat ada upaya tipu muslihat yang dilakukan oleh terlapor, sehingga memenangkan gugatannya,” kata Mahmud sambil menunjukkan tanda bukti laporan polisinya.

Tak hanya itu, pihaknya kata Mahmud berencana akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Negeri, agar permasalahan tanah ini segera selesai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kuasa Hukum termohon eksekusi saat dikonfirmasi
Kuasa Hukum termohon eksekusi saat dikonfirmasi
“Kami selaku kuasa hukum dari Jamaludin selaku termohon eksekusi, segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan itu,” terangnya.

Secara terpisah Kabag Ops Polres Lumajang, Kompol Eko Hari S, SH menuturkan, ditundanya pelaksanaan eksekusi terhadap sebidang tanah oleh pihak Pengadilan Negeri Lumajang karena miss komunikasi antara Polres Lumajang dengan Pengadilan Negeri Lumajang.

Hari ini pihaknya melakukan pengamanan eksekusi tanah di wilayah Kecamatan Kedungjajang. Sedikitnya ada 150 personil yang disiagakan di lokasi. “Sengaja pengamanan kami maksimalkan agar pelaksanaan eksekusi bisa berjalan lancar dan aman,” ungkap Kompol Eko.

Lanjut Eko, tidak mungkin dalam sehari pihaknya akan melakukan pengamanan eksekusi di dua lokasi, dikhawatirkan hasilnya tidak maksimal. Apalagi, dari pemohon maupun termohon eksekusi dipastikan sama-sama membawa massa.

“Kami tak mau terjadi masalah saat pelaksaan eksekusi. Makanya ditunda menunggu jadwal selanjutnya dari Pengadilan Negeri Lumajang,” pungkasnya.

Atok Rohman selaku saksi dari Pengadilan Negeri Lumajang menambahkan, ditundanya pelaksanaan eksekusi bukan dari ketidak siapan dari Polres Lumajang. Akan tetapi, karena ada kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon eksekusi.

Selama penundaan ini berlangsung, Pengadilan Negeri Lumajang akan berkirim surat kepada pihak terkait dalam rangka rapat koordinasi terkait rencana pelaksanaan eksekusi yang tertunda itu. Rencananya rapat koordinasi itu bertempat di Polres Lumajang.

Yang akan diundang jajaran Muspika Kecamatan Kunir juga pemohon dan termohon Eksekusi. “Sementara ini termohon eksekusi melakukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Lumajang. Tapi, masih dalam tahap mediasi, belum memeriksa pada pokok perkara,” jelasnya.

Pantauan Memo Timur, dalam rencana eksekusi tersebut selain dihadiri oleh panitera didampingi dua saksi dari Pengadilan Negeri Lumajang juga hadir jajaran Muspika Kecamatan Kunir, Kabag Ops Polres Lumajang bersama 20 personil, Pol PP, Kodim termasuk pemohon dan termohon eksekusi.(cho)