Kalah Lawan Vision Vista di PTUN, Pemkab Nyatakan Banding

Lumajang, Motim - Polemik Vision Vista (V2) dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berlanjut. Sejak ditutup oleh Bupati Thoriqul Haq di hari pertamanya bekerja, belum ada titik temu. Bahkan persoalan ini harus dibawa ke meja hijau.
Bupati saat menutup V2 tahun lalu
Bupati saat menutup V2 tahun lalu
Seperti diketahui, sehari setelah dilantik, Bupati Thoriq langsung mendatangi V2 pada malam harinya, 25 September 2018. Ia menemui pihak manajemen untuk menyerahkan surat pencabutan izin prinsip.

Pihak V2 yang tidak terima dengan itu, kemudian menggugat Pemkab ke PTUN Surabaya. Bahkan permohononan schorsing dikabulkan oleh PTUN. Sehingga, sambil proses persidangan berjalan V2 boleh beroperasi kembali. Dengan artian mengabaikan surat yang sudah diserahkan bupati.

Kabar terbaru, putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya telah memenangkan V2 selaku penggugat. Pemkab selaku tergugat harus gigit jari. Kerena tidak puas dengan putusan itu, Pemkab pun langsung menyatakan banding.

Bupati Thoriq nampaknya merasa terpukul dengan putusan dari PTUN itu. Ia juga langsung menulis surat terbuka kepada masyarakat Lumajang. Kemudian Ia sebar di media sosial melalui akun facebook miliknya. Tulisannya penuh tanggapan dari masyarakat.

“Tentu ini sangat mengecewakan hati dan keinginan masyarakat Lumajang yang agamis dan bermoral,” tulisanya.

Menurutnya dari putusan PTUN ini, terkesan majelis hakim mengamini adanya tindakan pelanggaran hukum oleh V2. “Tindakan yang merusak moral masyarakat,” tegasnya.

Dengan adanya banding yang dilakukan Pemkab Lumajang, Ia berharap ada keadilan dari PTUN. “Semoga majelis hakim Pengadilan Tinggi TUN akan bersikap adil, demi terjaganya masyarakat Lumajang yang agamis dan bermoral,” harapnya.

Bupati menyebut, ada sejumlah poin penting yang sepertinya diabaikan oleh majelis hakim. Yakni fakta-fakta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh V2. Hal itu juga sudah disampaikan di persidangan.

Diantaranya ada empat orang saksi yang dihadirkan untuk menjelaskan aktifitas V2 yang meresahkan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lumajang juga hadir dalam persidangan. Untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar menutup tempat hiburan di Jl. Sastrodikoro itu.

“Dimana banyak aspirasi dari lembaga keagamaan sampai pesantren supaya Vision Vista ditutup, karena banyak orang mabuk-mabukan di Vision Vista, dan banyak perempuan pakaian tidak senonoh keluar masuk Vision Vista,” ujar bupati.

Lanjutnya, adapula penjelasan dari saksi di persidangan yang rumahnya sangat dekat dengan V2. Ia menyebut jika sering melihat dan pernah menolong perempuan mabuk di depan V2.

Kemudian V2 juga dinilai melanggar jam operasional. Seharusnya tutup jam 00.00 tapi fakta di lapangan beroperasi sampai jam 02.00 dini hari. Satpol PP Lumajang pun sudah melayangkan surat peringatan dan ditunjukkan dalam proses persidangan.

“Satpol PP pernah membuat surat peringatan ke Vision Vista karena melanggar jam operasional dan menjual minuman keras,” katanya.

Terakhir, V2 dalam persidangan menunjukkan ijin penjualan miras golongan A. Yakni ijin menjual miras maksimal kadar alkoholnya 5%. “Fakta di persidangan terbukti Vision Vista menjual miras kadar alkohol 50% seperti Jack Daniel, Chivas, dan lain-lain,” pungkasnya.(fit)