Moratorium! Tak Boleh Ada Izin Baru Tambang Pasir

Lumajang, Motim - Jumlah pemilik izin tambang pasir di Lumajang dinilai sudah banyak oleh Bupati Thoriqul Haq. Diapun melakukan moratorium, tak boleh ada izin baru yang diterbitkan lagi. Meskipun sebenarnya wewenang soal perizinan berada di Pemprov Jawa Timur.
Salah satu stokfile pasir di Lumajang
Salah satu stokfile pasir di Lumajang
"Tidak boleh ada izin baru lagi di Lumajang," katanya pada diskusi publik beberapa waktu lalu.

Soal perizinan ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. Pemkab pun harus melakukan koordinasi dengan Pemprov. Dengan harapan tidak ada lagi pengajuan izin baru tambang di Lumajang yang diproses. Rekomendasi izin dari Pemkab juga bakal tak ada lagi.

Thoriq menyebut, jumlah pemilik izin yang ada saat ini sudah cukup. Ia juga akan memaksimalkan jumlah yang ada itu. Untuk mendapatkan pajak sebagai Pendapat Asli Daerah (PAD) Lumajang. Karena jelas potensi yang ada begitu besar.

"Kita maksimalkan yang ada ini," ungkapnya.

Seperti diketahui hingga saat ini, dari data yang ada, jumlah pemilik izin tambang pasir di Lumajang ada 38. Dari jumlah itu, tak sedikit diantaranya yang merupakan pemilik izin dari luar daerah.

Dari 38 izin tersebut, saat ini Pemkab Lumajang berani menarget PAD dari pasir yang sangat besar. Jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yakni sebesar Rp 37 miliar. Dan optimis target itu bisa tercapai.

Sedangkan pada tahun sebelumnya, di 2018 target yang dipasang Pemkab hanya Rp 15 miliar. Namun target itu gagal dicapai. Pajak pasir yang masuk hanya Rp 9 miliar. Ada sejumlah persoalan kenapa target yang dipasang meleset.

"Sebelumnya hanya pasang Rp 15 miliar tapi tak tercapai. Kita berani pasang target yang lebih besar," kata Wakil Bupati Indah Amperawati.

Seperti diketahui, salahsatu penyebabnya adalah kebocoran pajak. Banyak pasir yang dikeruk dari tambang ilegal. Ratusan truk mengangkut pasir tiap hari tanpa ada pajak yang masuk. Belum lagi pemilik izin yang masih nunggak pajak sampai saat ini. Totalnya sampai Rp 1,4 miliar. (fit)