Pengusaha Karaoke Keberatan dengan Perbup Nomor 14

Lumajang, Motim - Pengusaha karaoke yang ada di Lumajang mengaku keberatan dengan peraturan bupati (perbup) yang baru saja dikeluarkan. Karena Perbup Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke itu diakui banyak merugikan tempat karaoke.
Pengusaha karaoke saat jumpa pers. (fit) 
“Kami tidak menolak tapi kami keberatan. Kalau menolak, berarti kami tidak setuju dengan semua isi perbup ini,” kata M. Husen selaku pemilik Maharaja saat jumpa pers di Vision Vista, Senin (25/2).

M. Husen yang mewakili Asosiasi Karaoke dan Tempat Hiburan Lumajang menyampaikan, jika ada beberapa poin di perbup itu yang memberatkan pengusaha karaoke. Ditambah ada aturan yang menabrak aturan lebih tinggi diatasnya.

Pertama, soal larangan tempat karaoke menyediakan pemandu lagu. M. Husen menyebut hal itu menyalahi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transnmigrasi Nomor 369 Tahun 2013. Menurutnya tempat karaoke bukan hiburan malam tetapi fasilitas pariwisata yang juga seharusnya menyediakan pemandu lagu.

“Kalau hiburan malam itu seperti diskotik dan klub malam,” katanya.

Kedua, soal pembatasan jam operasional dari pukul 15.00-21.00 pada Senin-Jumat dan pukul 13.00-22.00 pada Sabtu dan Minggu. M. Husen menegaskan jika semua pengusaha keberatan dan meminta jam operasional mulai pukul 16.00 hingga 24.00.

“Jika ada yang memaksa buka lebih dari jam 12 malam, kita berjanji, kita sendiri yang akan mengadili. Siapapun walau tamu mau bayar 10 kali lipat, kita tolak,” tegasnya.

Ketiga, soal aturan rumit fasilitas karaoke. Menurutnya tidak ada aturan wajib agar pintu karaoke yang transparan. Tidak ada pula aturan yang melarang toilet didalam. Termasuk aturan untuk pemasangan CCTV di ruang karaoke, jelas itu melanggar privasi.

Padahal aturan itu juga tidak ada di Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke. “Seolah-olah tempat karaoke tidak ada bagusnya, jelek sekali. Padahal semua tergantung kita. Tempat karaoke bukan untuk maksiat. Kami jamin tempat karaoke tidak ada perzinaan. Karena ada petugas kita sewaktu-waktu yang memantau,” katanya.

Keempat, soal menunjukkan kartu identitas saat ke tempat karaoke. M. Husen menegaskan tidaki ada aturan baik itu dari presiden atau menteri. “Kecuali mau masuk ke hotel, harus menunjukkan kartu identitas,” ujarnya.

Ia menambahkan Asosiasi Karaoke dan Tempat Hiburan Lumajang akan segera menemui Bupati Thoriq. Mereka akan menyampaikan keberatan itu secara langsung pada bupati. Dengan harapan bupati bisa memberikan kebijakan yang lebih luwes.

“Pemerintah harusnya berterimakasih. Sudah ada 200 karyawan lebih yang bekerja di tempat karaoke di Lumajang. Kita membantu mengurangi pengangguran. Kita juga taat bayar pajak. Dan di Lumajang ini ambang batas bayar pajak tertinggi, yakni 50 persen,” ujarnya.

Dengan adanya perbup yang baru ini, para pengusaha karaoke di Lumajang mengaku mengalami kerugian. Bahkan per hari kerugian rata-rata Rp 1 juta. Jika dalam sebulan artinya ada kerugian hingga Rp 30 juta.

“Karena sekarang orang-orang mau karaoke takut. Takut ada razia. Di tempat saya dalam semalam tidak ada satupun yang datang. Biasanya dapat Rp 1 juta. Tapi kita tidak menghitung rugi dulu. Kita berharap bupati mendengar kami,” pungkasnya. (fit)