Penilaian Ombudsman, Dinkop Terburuk Dinkes Terbaik

Lumajang, Motim - Ombudsman perwakilan Jawa Timur telah menyerahkan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik 2018 pada Pemkab Lumajang, Selasa (26/2). Hasilnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dinilai paling buruk sedangkan Dinas Kesehatan dinilai paling baik.
Bupati-Wabup dan Ombudsman. (fit)
 Namun secara rata-rata keseluruhan, ada peningkatan nilai yang didapat Lumajang dibandingkan tahun sebelumnya. Jika di 2017 berada di kategori zona merah, pada 2018 berhasil naik ke zona kuning.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Agus Widiyarta menyebut, pada 2017 rata-rata nilai Lumajang adalah 22,04. Kemudian dalam uji kepatuhan di 2018, ada peningkatan yang signifikan menjadi 71,49.

Ia mengatakan, ada 52 produk layanan dari 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai. Pelayanan dari Dinas Kesehatan menjadi yang terbaik dengan nilai rata-rata 92. Kemudian pelayanan dari Dinkop terburuk dengan nilai rata-rata dibawah 40.

“Sementara pelayanan di Dispenduk bagus juga dibawah Dinkes, sudah di zona hijau diatas 81 nilainya,” kata Agus Widiyarta saat ditemui wartawan di lobi Kantor Bupati.

Kenapa Dinkop terburuk, Ia menyampaikan jika hal itu sesuai dengan penilaian oleh tim di lapangan. Berdasarkan 9 variabel pelayanan dinilai yang juga bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Ada banyak kekurangan pelayanan yang diberikan oleh Dinkop.

“Alasan dari Pemkab Lumajang karean kantornya yang baru pindah. Itu bukan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Adapaun 9 variabel itu adalah standar pelayanana, maklumat pelayanan, sistim informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan moto, serta atribut. “Setiap variabel itu ada indikatornya,” tegasnya.

Sedangkan 52 produk layanan dari 9 OPD yang dinilai itu sesuai dengan urusan wajib oleh Pemkab Lumajang. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Adapun 9 OPD itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatanan Sipil, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubunga, Dinas Sosial, serta Dinas Tenaga Kerja.

“Kita berharap di tahun 2019, nilai Lumajang bisa meningkat masuk ke zona hijau,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Indah Amperawati mengaku senang dengan hasil yang telah diterima ini. Sekaligus sesuai dengan salahsatu komitmennya bersama dengan Bupati Thoriqul Haq.

“Bahwa kami ingin meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang baik yang goalnya pelayanan pada masyarakat yang baik,” ungkapnya.

Indah telah mengklaim, dibawah kepemimpinanya bersama Thoriq telah mampu mengubah nilai pelayanan dari zona merah ke kuning. Karena hal itu tidak lepas dari aksi Thoriq-Indah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke OPD yang ada.

“Setelah dilantik kami keliling ke tempat pelayanan. Diantaranya wajib memasang SOP, itu hak masyarakat. Setelah ada SOP itu masyarakat tahu apabila haknya tidak dilayani,” ujarnya.

Bahkan jika masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang ada, bisa melakukan pengaduan. Baik itu pengaduan melaui kotak saran yang ada ataupun disampaikan di media sosial atau whatsapp yang telah disediakan.

“Jadi bisa mengadu secara offline atau online,” tegasnya.

Agar di 2019 dapat masuk zona hijau, Ia menyiapkan sejumlah rencana. Khususnya untuk meningkatkan nilai pelayanan di Dinas Koperasi dan UKM. “Diantaranya harus melakukan pembinaan yang lebih baik lagi pada UKM. Bisa menggandeng Disperindag,” pungkasnya. (fit)