Agar PAD Meningkat, Tata Kelola Pajak Pasir Perlu Pembenahan

Dummy Hidayat SH. (cho)
Lumajang, Motim - Potensi pajak dari bahan galian golongan C, khususnya pasir di Lumajang begitu besar. Ditambah dengan jumlah pemilik izin resmi yang sudah banyak beroperasi. Hal tentu harus berdampak positif pada capaian Pendapatan Aslin Daerah (PAD) yang besar. Tentunya dengan tata kelola pajak yang perlu dibenahi.

Hal ini disampaikan oleh Dummy Hidayat SH, salahsatu advokat yang berkantor di Lumajang. Menurutnya bertambah banyaknya pemilik ijin seharusnya memberikan kontribusi yang sangat besar atas PAD.

“Agar pembangunannya bisa dirasakan oleh semua masyarakat Lumajang,” katanya pada Memo Timur, Kamis (28/3).

Lanjutnya, dengan fakta yang ada, pajak yang didapat bisa sangat besar jika dikelola sendiri oleh Pemkab Lumajang tanpa melibatkan atau kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta. “Sehingga menurut saya hal ini sebagai bukti tidak adanya tata kelola yang baik dari Pemerintah DSaerah Lumajang atas pajak bahan galian golongan C,” katanya.

Ia menegaskan, seharusnya ada pembenahan dari Pemkab Lumajang untuk mencari solusi celah hukum. Agar kekayaan alam di daerahnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Lumajang. Bukan malahan untuk segelintir orang saja.

Apalagi kualitas pasir bangunan Lumajang mempunyai kualitas terbaik di Jawa Timur. Tetapi hasilnya tidak memperlihatkan manfaat. Contohnya, manfaat bagi pembangunan fisik di Lumajang.

“Sebaliknya terjadi dampak negatif yaitu kerusakan jalan dan jembatan di sepanjang jalan yang dilewati angkutan pasir,” tegasnya.

Dummy menjelaskan, sebenarnya berdasarkan ketentuan UU yaitu pasal 6 UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa pemungutan pajak tidak boleh diborongkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Artinya disini sangat jelas bahwa kepala daerah tidak dapat melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangannya kepada pihak swasta,” jelasnya.

Ia pun berharap selanjutnya ada pembenahan yang baik dalam tata kelola pajak bahan galian golongan C. Sehingga diharapkan adanya peningkatan PAD. “Dimana hal ini sangat penting untuk pembangunan pemerintah daerah Lumajang agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Lumajang,” katanya.

Dirinya menambahkan, pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ia menyebut beberapa poin pengertian pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Pertama, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Dua, Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi dan pengolahan bahan galian golongan C. Tiga, Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meng-eksploitasi dan atau mengolah bahan galian golongan C.

Empat, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi dan atau mengolah bahan galian golongan C. Lima, Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. (cho)