Bantuan PKH di Lumajang Rp 54 M, Mensos: Harus Tepat Sasaran

Kunjungan Menteri Sosial ke Lumajang. (fit) 
Lumajang, Motim - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mendatangi Lumajang, Senin (11/3). Dalam kunjungan kerja itu, Ia memantau pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Di Lumajang, untuk dana PKH yang digelontorkan cukup besar. Yakni mencapai Rp 54 miliar pada 2019. Mensos pun ingin memastikan agar program itu berjalan dengan maksimal dan semestinya.

"Harus tepat sasaran, waktu, jumlah, kualitas, dan kuantitas," katanya dalam Sosialisasi Penyaluran PKH dan BPNT di Gor Wira Bhakti yang dihadiri ratusan orang penerima manfaat bantuan tersebut.

Lanjutnya, sinergitas dengan semua pihak terus dikuatkan. Diantaranya dengan perbankan dan juga pemerintah daerah. "Mengingat dana yang digelontorkan begitu besar. Agar visi dan misi dalam program ini tercapai dengan baik," jelasnya.

Ada peningkatan dana signifikan yang digelontorkan untuk PKH se-Indonesia. Di 2019 meningkat menjadi Rp 34 Triliun dari sebelumnya, Rp 19 Triliun. "Dana ini untuk membantu masyarakat. Mengurangi beban biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan," jelasnya.

Hasil nyata dari program ini menurutnya, adalah berkurangnya jumlah warga miskin di Indonesia. "Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mampu ditekan menjadi 9,6 persen," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Thoriqul Haq menyampaikan, pelaksanaan PKH di Lumajang sudah berjalan sejak 2013. Jumlah Pendamping PKH saat ini ada 144 orang. Sedangkan jumlah penerima bantuan mencapai 46 ribu orang.

“Sedangkan untuk BPNT, ada 92 ribu orang penerima bantuan,” ujarnya.

Hadir pula dalam kesempatan ini, anggota III BPK RI Achsanul Qosasi. Ia menyampaikan saat ini pihaknya lebih muudah dalam memonitor aliran dana tersebut. Apakah sudah sesuai atau tidak. Karena saat ini sudah non tunai melalui perbankan.

“Bisa langsung dicek, ada kartu khusus. BPK hadir ke Lumajang, memastikan apakah PKH disini berjalan dengan baik,” ucapnya.

Sementara, anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi yang turut hadir, akan terus melalukan pengawalan dalam program tersebut. Terus mendukung adanya program pro rakyat tersebut.

“Ini merupakan bantuan yang sangat membantu masyarakat tidak mampu,” ujarnya. (fit)