Miskomunikasi Pol PP - Bawaslu, Penertiban APK Ditunda

Penertiban APK beberapa waktu lalu. (fit)
Lumajang, Motim - Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar batal dilakukan. Rencananya, penertiban dilakukan, Senin (11/3) oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena ada miskomunikasi kedua pihak, akhirnya ditunda.

Kepala Satpol PP Drs. Basuni mengatakan, titik awal dalam penertiban APK adalah di Kecamatan Tempeh. Petugas sudah Ia kerahkan kesana untuk mendampingi Panwascam Tempeh untuk melepas APK yang melanggar.

“Namun Panwas Tempeh gak mau melepas. Nyuruh Pol PP melepas. Akhirnya petugas kita tarik. Seharusnya yang melepas itu Panwas, Satpol PP hanya mendampingi saja,” ucapnya pada Memo Timur.

Basuni menjelaskan, pada penertiban sebelumnya, memang petugas Satpol PP yang melepas. “Hasil Rakernas Mendagri itu, yang melepas Panwas. Pol PP hanya back up, ketika ada persolan kita yang menangani,” tegasnya.

Ia juga sempat menghubungi Ketua Bawaslu Lumajang, Amin Shobari terkait ini. Agar petugas dari Panwascam yang melakukan pelepasan APK yang melanggar itu. “Kata Pak Amin, (Panwascam) gak boleh melepas, jadi saya biarkan,” ujarnya.

Sehingga untuk sementara penertiban ini ditunda dulu. Selanjutnya akan dikoordinasikan lagi dengan Bawaslu. “Nanti akan temui lagi, akan kita koordinasikan lagi,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Bawaslu Lumajang, Amin Shobari menegaskan, memang jadwal penertiban harusnya dilakukan pada hari itu di Tempeh. Namun ada perbedaan persepsi dari petugas di lapangan.

“Harusnya Pol PP. Yang lalu kan itu Pol PP,” katanya.

Menurutnya, kenapa harus Pol PP yang melakukan penertiban bukan pihak Bawaslu, karena APK yang yang terpasang itu melanggar Peraturan Bupati (Perbup). “Yang memiliki wewenang kan Satpol PP. Rencananya kita akan duduk kembali untuk bahas itu,” pungkasnya. (fit)