Tingkatkan PAD Pasir, Pemeharti: Perlu Adanya Pendampingan

Dicky Agusng Setyobudi (cho) 
Lumajang, Motim  - Resiko melakukan penambangan pasir utamanya galian C tidak mengantongi ijin adalah penutupan tambang. Tak hanya itu pelakunya bisa diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Belakangan diketahui masih banyak pelaku penambangan pasir yang tidak mengantongi ijin. Hal ini disebabkan adanya perlimpahan kewenangan pengelolaan tambang pasir dari pemerintah daerah Lumajang ke pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai akibat terbitnya UURI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Melihat kondisi ini maka sangat diperlukan pendampingan yang bertujuan bisa memberikan pemahaman terhadap undang-undang pertambangan supaya para penambang ilegal mengurus ijin agar menjadi penambang tertib aturan sehingga bisa meningkatkan PAD.

"Jika para penambang pasir mau tertib aturan, saya yakin PAD Lumajang akan meningkat Mas," ucap koordinator Laskar Nusantara sekaligus pemerhati pertambangan Lumajang Dicky Agung Setyobudi.

Lanjut Dicky, ada beberapa hal yang Ia soroti dan perlu dibenahi pada pertambangan pasir di Lumajang. Pertama, mengenai izin tambang itu sendiri. Menurutnya seolah-olah ada pembiaran atau tidak ada pendampingan khusus dari Pemkab Lumajang dari perizinan hingga proses tambang.

“Seolah-olah untuk pengurusan perijinan tambang tidak diarahkan dengan benar karena tidak ada informasi atau sosialisasi bagaimana dan kepada siapa kita berkoordinasi. Agar perijinan ini tidak gagal di tengah perjalanan sedang biaya yang dikeluarkan dari pemohon sudah cukup banyak biaya,” jelasnya.

Kedua, setelah izin itu turun, pendampingan harus dilakukan oleh Pemkab, agar pemilik izin bisa melakukan penambangan sesuai dengan standar. Hal ini berguna untuk mengutamkan keselamatan dan kesehatan kerja.

“Serta mengenai batas-batas koordinat ijin operasinya sehingga tidak melakukan penambangan di luar titik koordinat. Kebanyakan para pemilik atau pemohon ijin baru yang di lapangan, kebanyakan melakukan penambangan diluar titik koordinat. Termasuk juga penggunaan bahan bakar industri yang luput dari pengawasan banyak pihak,” jelasnya.

Ketiga, menurutnya hasil dari pendampingan itu tujuan akhirnya adalah demi pengingkatan PAD dari pajak pasir. Serta banyak manfaat yang bisa dihasilkan dan utamanya dirasakan oleh masyarakat Lumajang.

“Pendampingan tersebut bertujuan bersinergi dalam peningkatan PAD dan sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Lanjut dia, pihaknya juga berkomitmen untuk membantu dalam melakukan pendampingan tersebut. “Termasuk pelatihan-pelatihan dengan pihak pemerintah terkait. Mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai Dinas ESDM Jawa Timur. Agar para pemilik tambang merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan penambangannya,” jelasnya,

Keempat, Ia menegaskan, pendampingan tersebut juga untuk meminimalisir adanya pertambangan illegal. “Kegiatan ini akan meminimalisasi adanya kegiatan illegal mining yang nantinya juga kita rangkul untuk kita arahkan untuk pengurusan ijin tambang hingga tuntas dan legal,” pungkasnya. (cho/fit)