Bawaslu: Ada Potensi Politik Uang dan Intimidasi

Komisoner Bawaslu Lumajang, Akhmad Mujaddid MR. (fit)

Lumajang, Motim - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang menilai masih ada potensi terjadinya politik uang. Selain itu, ada potensi terjadinya intimidasi kepada pihak penyelenggara Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Komisoner Bawaslu Lumajang, Akhmad Mujaddid MR menyampaikan, 2 potensi masalah itu merupakan hasil pemetaan yang dilakukan pihaknya. Menurutnya, untuk politik uang berpotensi terjadi di seluruh wilayah Lumajang.

“Hampir di seluruh kecamatan di Lumajang,” ucapnya pada wartawan saat ditemui di Sekretraiat Bawaslu Lumajang, Senin (15/4).

Namun potensi itu sudah berusaha diredam oleh Bawaslu dengan adanya kegiatan Apel Akbar Tolak Politik Uang yang digelar Minggu (14/4) lalu. “Jadi tolak uangnya dan laporkan pelakunya,” tegas Mujaddid.

Lanjutnya, jajaran dibawah juga sudah terus melakukan patroli. Untuk meminimalisir terjadinya politik uang hingga hari pencoblosan. Jika ada warga yang mendapati praktik politik uang ini juga bisa melapor ke pihak Bawaslu.

“Bisa melapor ke pengawas di desa atau kecamatan. Atau juga bisa langsung ke Sekretariat Bawaslu Lumajang,” ujarnya. Laporan itu akan diterima dan akan diselesaikan bersama Tim Gakkumdu (Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu).

Ketika ditanya potensi terbesar politik uang, apakah Pilpres, Pileg, atau DPD, Ia menegaskan pihaknya tidak sampai memetakan kriteria tersebut. “Namun sampai hari ini semuanya berpotensi ada politik uang,” jelasnya.

Kemudian kerawanan lainnya adalah adanya potensi intimidasi pada penyelenggara di sejumlah TPS tertentu. Seperti di daerah pinggiran atau pedalaman. “Hal-hal seperti itu berpotensi di daerah yang jauh dari pusat keramaian,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan. Agar bisa melakukan pengamanan yang lebih di TPS yang diduga rawan tersebut. “Kita sudah berkoodinasi dengan pihak pengamanan,” pungkasnya. (fit)