Bupati Tetap Ngotot Moratorium Izin Tambang Pasir Lumajang

Tambang pasir di Lumjang. (*)
Lumajang, Motim - Bupati Lumajang Thoriqul Haq tetap ngotot untuk melakukan moratorium izin baru tambang pasir. Meskipun hal ini banyak ditentang oleh para pengusaha pasir di Lumajang. Pasalnya moratorium dilakukan secara menyeluruh di Lumajang, bukan hanya di wilayah bermasalah.

Koordinasi terkait moratorium ini terus dilakukan bupati dengan jajaran Pemprov Jawa Timur. Bahkan bupati secara mendadak menemui pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Senin (27/5). Meski dia sudah dijadwalkan untuk jumpa pers sekaligus berbuka puasa dengan jurnalis Lumajang di hari itu.

“Maaf bupati tidak bisa hadir, karena dialog dengan ESDM saat ini,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Drs. Agus Triyono dalam jumpa pers di Gedung Panti PKK.

Ia mengatakan, sejak beberapa waktu lalu Pemkab Lumajang berusaha untuk melakukan penataan tambang pasir. “Salahsatu kebijakan Pemkab adalah melakukan moratorium izin,” ujarnya.

Moratorium hanya dilakukan sementara, sambil menyelesaikan permasalahan. Yakni terkait penolakan warga Desa Jugosari Kecamatan Candipuro dan sekitarnya, yang tidak ingin armada tambang melintas di sana. Sehingga jalan khusus tambang harus secepatnya diselesaikan.

“Jadi moratorium sampai jalan tambang selesai,” katanya.

Ia tidak memungkiri memang banyak pengusaha tambang yang akhirnya protes terkait permasalahan izin ini. Para pengusaha meminta moratorium hanya di lakukan di wilayah yang bermasalah. Namun tetap Pemkab bersikukuh melalukan moratorium.

“Banyak pengusaha yang protes, tapi di wilayah selatan saja masih ada masalah,” ungkapnya.

Meskipun proses perizinan di provinsi, namun juga harus ada rekomendasi dari bupati. Agus menyebut saat ini ada ratusan pengajuan izin tambang pasir. Namun tidak semuanya bisa diproses, karena tidak memenuhi syarat atau bermasalah.

“Misalnya ada yang tumpang tindih. Ada juga lahan yang belum memenuhi persyaratan,” ucapnya.

Dari data terkini, sudah ada 49 jumlah pemilik izin tambang pasir di Lumajang. Sedangkan yang terbit pada 2019, ada 5 izin. Yakni milik Moh Sarip, CV. Panca Abadi Karya, Suwito, Vivi Nindya Eliansyah, dan Herman Zaelani. (fit)