Komisi A Evaluasi Masalah DD dan ADD Desa Jatisari

Komisi A mengunjungi Desa Jatisari. (*) 
Lumajang, Motim - Komisi A DPRD Lumajang melakukan kujungan ke Desa Jatisari Kecamatan Kedungjajang, Selasa (14/5). Kunjungan kesana untuk melakukan evaluasi dan monitoring. Diantaranya masalah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Ketua Komisi A Drs. Hj. Nur Hidayati, M.Si menyampaikan, ada 15 rekomendasi yang diberikan agar segera diselesaikan oleh pihak desa. “Harus segera ditindaklanjuti, maksimal satu bulan,” katanya pada Memo Timur.

Dari 15 rekomendasi itu, ada diantaranya merupakan masalah ADD dan DD. Pertama, ketika pihak desa melakukan pembangunan fisik harus melengkapi tes lab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Lumajang.

“Harus ada tes lab dari PU, itu belum ada,” ujarnya.

Kedua, Surat Pertanggungjawaban (SPj) pelaksanaan ADD dan DD tahun sebelumnya juga masih belum lengkap. Komisi A pun meminta Desa Jatisari untuk segera menyelesaikannya. “Masalah SPJ masih belum lengkap,” tegasnya.

Selain itu, Komisi A juga meminta agar desa bisa menyelesaikan rekomendasi dari Inspektorat Lumajang. “Ada 77 rekomendasi dari Inspektorat yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar politisi Partai Nasdem itu.

Saat ditanya mengenai adanya laporan oleh warga ke Polres soal dugaan penyelewengan berbagai anggaran desa, pihaknya juga sudah memonitor. “Iya karena diantaranya yang dilaporkan ada soal DD dan ADD. Itu yang kami evaluasi,” ucapnya.

Rekomendasi lainnya yang diberikan Komisi A, adalah agar perangkat desa yang kosong segera diisi. Saat ini ada 4 perangkat desa yang kosong. Kemudian masalah SK (Surat Keputusan) yang juga belum belum lengkap.

Sebelumnya laporan dari warga soal dugaan penyelewengan anggaran Desa Jatisari sudah diterima Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Lumajang. Bahkan saat ini sudah dalam penyelidikan.

"Pengaduan dan laporan masyarakat Desa Jatisari sudah kami terima. Saat ini masih mengumpulkan data," tutur Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Lumajang Iptu Hariyanto, SH, MH.

Menurutnya, setelah pabila dalam proses penyelidikan nanti ditemukan unsur-unsur penyimpangan, maka proses penyelidikan itu akan dinaikkan. Menjadi proses penyidikan dan seterusnya. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (fit/cho)