Laskar Nusantara Laporkan Tambang di Kawasan Hutan ke KLHK

Wakil ketua Lanusa bidang hukum. (cho) 
Lumajang, Motim - Buntut penambangan pasir di kawasan hutan terus menuai sorotan, Lumajang kemarin LSM Indonesia Bureacracy Watch Lumajang angkat bicara, kini giliran Wakil Ketua Laskar Nusantara BPC Lumajang Bidang Hukum Dummy Hidayat SH, pihaknya juga menyayangkan terkait maraknya penambangan di kawasan hutan yang ada di wilayah Besuksat Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe.

Menurutnya pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung tidak diijinkan, selain melanggar Undang-undang Kehutanan, juga mengingat pentingnya kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi sebagai sistem penyanggah kehidupan.

Kerusakan hutan lindung dan kawasan konservasi berdampak luas yaitu bila di musim kemarau menyebabkan kekeringan dan di musim hujan menyebabkan tanah longsor dan banjir.

"Jelas ini menganggu ekosistem yang ada di kawasan, jangan hanya berdalih untuk pengerukan pasir demi lancarnya air di bantaran sungai, tapi kerusakan yang terjadi harus di pertimbangkan," ungkapnya.

Apalagi, kondisi hutan saat ini sangat mengkhawatirkan, faktanya menunjukkan bahwa kawasan bekas tambang mengalami kerusakan lingkungan yang tidak terpulihkan karena kegiatan reklamasi yang dipersyaratkan tidak dilaksanakan dengan baik.

Apalagi Perhutani terkesan diam dan tutup mata meski banyak penambangan pasir didalam kawasan hutan. "Kami menduga ada oknum perhutani menerima upeti dari penambang pasir, makanya memilih diam,"ungkapnya lagi.

Dalam waktu dekat ini Laskar Nusantara BPC Lumajang akan melaporkan hal ini kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) diharapkan agar semua penambangan pasir yang ada di kawasan hutan segera ditertibkan, kecuali mereka mau mengurus ijin dari KLKH.

"Soal oknum perhutani yang diduga rutin menerima upeti dari penambang juga kami laporkanbiar ada tindakan atau sangsi tegas,. Sukur apabila dari kementrian melaporkan soal ini ke aparat kepolisian seperti Polda Jatim," pungkas Dummy. (cho)