Literasi Politik sebagai Upaya Terwujudnya Demokrasi di Indonesia

Mega Tri Wijayanti Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
Dewasa ini, jika kita lihat masih sangat minimnya wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai dunia politik. Dan pada saat menjelang Pemilu, banyak dari masyarakat kita yang mendadak menjadi ahli politik, tanpa mengetahui makna dari politik itu sendiri. Tentunya sangat miris ketika kita melihat masyarakat Indonesia yang dengan mudahnya terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu benar atau berita bohong (hoax), yang mana hal tersebut mengancam integrasi di dalam masyarakat, karena masyarakat saling menghina, mengadu domba, tuduh menuduh satu sama lain. Atau bahkan sebaliknya, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang apatis terhadap politik, seakan tutup mata dan telinga tentang politik. Sungguh disayangkan jika melihat kondisi seperti ini.

Lalu dimana letak demokrasi yang selama ini selalu kita gaungkan? Memang pada dasarnya demokrasi identik dengan kebebasan, seperti kebebasan berkarya dan berekspresi individu dalam ruang civil society, termasuk di dalamnya, antara lain kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir, kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan mengatur kehidupannya sendiri, termasuk juga berpartisipasi dalam dunia politik, namun kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam menggunakan hak-hak kebebasan sebagai warga negara, harus didasari dengan wawasan dan pengetahuan agar tidak menyalahi prinsip demokrasi. Disinilah peran literasi politik dalam mendorong terwujudnya demokrasi di Indonesia.

Literasi politik secara umum merupakan upaya untuk menjadikan setiap warga Negara untuk berpartisipasi politik secara kritis dengan membekali diri kemampuan dan kapabilitas politik. Maka, ketika warga negara berpartisipasi politik, baik partisipasi politik formal seperti pemilu dan pilkada maupun partisipasi politik dalam bentuk lainnya, semestinya hal itu dilakukan dengan kapabilitas politik yang memadai (Iding Rosyidin, 2017).

Dalam perjalanan politik di Indonesia, belum pernah kita jumpai betapa menyeruaknya ujaran kebencian, hoax, dan fitnah semasif saat ini. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No 11 Tahun 2008 seolah tidak berdaya dibuatnya. Hal-hal demikian disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam menyaring informasi, sehingga batas antara fakta dan hoaks menjadi semu. Kehidupan di era teknologi bisa dikatakan sangatlah tidak mudah atau bahkan rumit. Menjamurnya informasi tentang dinamika politik lokal, nasional, regional, maupun internasional dengan sangat mudah diakses dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam memilah informasi. Itulah betapa pentingnya meningkatkan literasi kita, agar kita bisa mengetahui kebenaran informasi tersebut sebelum membagikannya kepada khalayak.

Selain mengenai informasi seputar politik, literasi politik juga berkaitan erat dengan pemahaman kritis warga atas hal-hal pokok terkait dengan politik, menyangkut pemahaman masyarakat mengenai politik itu sendiri, dan aspek aspek yang berhubungan dengan konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian, dan alokasi yang merupakan hal pokok yang harus dipahami oleh warga untuk berpartisipasi aktif dalam politik (Bakti, dkk: 2012). Rendahnya pemahaman kritis warga negara terhadap isu-isu politik saat ini juga menjadi faktor menurunnya partisipasi publik dalam proses-proses demokrasi.

Pemahaman mengenai politik sangat ditentukan oleh pengalaman dan kepribadian seseorang, lingkungan sosial, budaya, serta keadaan ekonomi di mana mereka tinggal. Pandangan dan juga tingkah laku politik seseorang akan berkembang secara berangsur-angsur. Namun, tidak sedikit orang yang apatis terhadap politik, selain karena upaya sosialisasi yang salah, juga karena melihat realitas politik yang sangat tidak memenuhi ekspektasi dan bahkan situasi politik yang sangat kacau.

Berkembangnya apatisme masyarakat akan politik membuat para elit politik dengan leluasa bergerak dan membuat perencanaan untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Maka dari itu perlu ada penyadaran masyarakat yang akan melahirkan publik berperhatian, khususnya pada politik. Literasi menjadi upaya yang penting bagi penguatan pengetahuan mengenai politik dan menghilangkan apatisme. Dan penting bagi masyarakat untuk mengenali lebih jauh tentang calon memimpin mereka, mengetahui visi dan misi calon pemimpin. Sehingga warga negara dapat berperan aktif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas, yang mana hal tersebut turut menentukan nasib bangsa kedepannya.

Hal lain yang juga wajib disorot dalam pembahasan literasi politik ialah masyarakat yang berpartisipasi bukan atas dasar kesadaran kritis, masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran politik yang memadai, mereka menjadikan perhelatan politik seperti pemilihan umum sebagai ladang bisnis, dalam artian masyarakat termobilisasi dengan banyaknya uang yang mereka terima, sehingga demokrasi dijadikan wadah untuk mendapatkan penghasilan hidup baru. Literasi politik untuk masyarakat harus mampu menyadarkan masyarakat bahwa mereka adalah subjek politik bukan sekedar mangsa kuantitatif dari jumlah suara dalam pertarungan politik.

Selain literasi politik kepada masyarakat luas, literasi politik juga penting bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah memiliki hak suara guna memberi edukasi seputar perpolitikan di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena suara generasi muda dalam ajang pemilihan kepala negara dan kepala daerah sangat signifikan. Sehingga generasi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap masa depan bangsa. Maka dari itu mereka harus dibentuk, karena siswa sekolah memiliki pemikiran yang masih labil dan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang ada. Memberikan edukasi mengenai demokrasi bisa dilakukan dengan cara memotivasi siswa agar belajar terlibat di dalam kepemimpinan di organisasi sekolah (OSIS maupun ekstrakulikuler). Agar mereka belajar berdemokrasi di lingkungan sekolah.

Semakin tinggi tingkat literasi politik masyarakat, maka akan berimplikasi pada semakin besarnya persentase partisipasi pemilih dan peningkatan optimisme terhadap politik (Pacho, 2014). Dengan kata lain, pilihan yang berkualitas dapat ditentukan oleh besarnya persentase pemilih yang memiliki kapabilitas literasi yang baik. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam sistem demokrasi bertanggungjawab penuh atas terciptanya proses pemilihan yang ideal, sehingga nantinya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang ideal pula. Pemilihan umum secara langsung dalam sistem demokrasi di Indonesia pada dasarnya menghendaki terbentuknya kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin atau yang sesuai dengan hati nuraninya.

Untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang ideal memang memerlukan waktu yang tidak sebentar, namun dengan komitmen dan usaha bersama-sama melalui pendidikan sadar politik sejak dini, demokrasi yang kita inginkan perlahan akan terealisasi. Spirit dalam menggencarkan literasi politik harus terus diemban, bukan hanya tugas para pekerja sosial yang bernaung di bawah payung kementrian sosial, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang peduli akan kemajuan demokrasi di Indonesia, agar nantinya usaha ini bisa memberikan perbaikan kualitas dan kedewasaan demokrasi di Indonesia.