Moratorium Izin Tambang Pasir dari Bupati Dianggap Tidak Adil

Ketua BPC Laskar Nusantara Lumajang Dicky Agung Setyobudi. (cho) 
Lumajang, Motim - Bupati Lumajang Thoriqul Haq sebelumnya telah menyampaikan moratorium izin tambang pasir. Namun kebijakannya ini, nampaknya diniai tidak adil oleh sebagian pemohon izin yang sampai saat ini masih dalam proses.

Ketua BPC Laskar Nusantara Lumajang Dicky Agung Setyobudi menyebut moratorium itu diberlakukan per 1 April 2019 lalu. “Yang masih eksplorasi ada sekitar 44 izin yang belum selesai. Kalau diperpanjang tidak membutuhkan rekom dari kabupaten. Cukup di provinsi saja. Untuk peningkatan jadi IUP/OP itu yang dipending dulu,” jelasnya.

Penundaan ini, kata Dicky adalah menunggu akses jalan tambang selesai. Karena sebelumnya sempat menjadi konflik dengan masyarakat. Namun jika itu menjadi alasan, maka tidak bisa diberlakukan sama secara merata se-Lumajang.

“Dari izinnya yang belum keluar, banyak yang tidak sepakat. Kita mau audensi dengan bupati terkait moratorium itu. Karena yang moratorium itu, karena adanya dampak sosial ekonomi dan kerusakan jalan di Jugosari,” tegasnya.

Menurutnya, untuk tambang pasir diluar wilayah yang menjadi konflik, tentunya tetap diperbolehkan untuk mendapatkan izin. “Seharusnya boleh, contohnya di Pandanarum, Tempursari, disana tidak ada efeknya,” ungkapnya.

Hal itulah yang nantinya akan dibicarakan jika dirinya dan teman-temannya bertemu dengan bupati. “Dan satu lagi dengan adanya morotarium pertambangan Lumajang, kami Laskar Nusantara menolak keras karena perijinan itu sifatnya pelayanan dan umum,” katanya.

Bahkan menurutnya adanya moratorium ini, akan merugikan pemohon izin, baik itu segi materi ataupun waktu. “Kecuali moratarium yang dilakukan Pemkab Lumajang terbatas pada daerah-daerah yang sekarang terjadi konflik sosial mengenai akses jalan tambang. Ini yang harus kita pilah-pilah agar tidak merugikan banyak pihak,” pungkasnya. (cho/fit)