Pekerja Jasa Konstruksi Wajib Dilindungi BPJS

Rakor Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi. (*) 
Lumajang, Motim - Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan, Pemkab Lumajang berkomitmen mendukung program perlindungan bagi pekerja jasa konstruksi. Mereka wajib dilindungi dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi di Gedung Panti PKK Lumajang, Selasa (21/5/2019).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan paripurna bagi pekerja sektor jasa konstruksi di Lumajang. “Untuk mendukung terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur, dan bermartabat,” katanya.

Indah menjelaskan, salah satu dukungan Pemkab adalah berupa Peraturan Bupati No 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lumajang dan Surat Edaran.

"Surat Edaran itu, untuk mengingatkan sebuah kewajiban terkait dengan perlindungan tenaga kerja untuk proyek-proyek yang didanai oleh APBD, proyek fisik yang itu rawan terhadap tenaga kerja," jelas Bunda Indah.

Ia pun berharap penyedia jasa konstruksi tertib administrasi dan memberikan hak karyawan berupa asuransi. "Setiap pemenang lelang jasa konstruksi, maka harus membayar asuransi untuk tenaga kerjanya sesuai dengan masa proyeknya," imbuhnya.

Wabup mengatakan, kebijakan tersebut untuk menjamin pekerja yang rawan mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugasnya. "Ini penting berkaitan dengan keselamatan dan jiwa orang lain," tegas Wabup.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, Dwi Endah Aprilistyani, menyampaikan terima kasih atas dukungan ini. "Kami pelaksana Undang-Undang karena ada dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, kebijakan yang bersinergi," ujarnya. (*/fit)